Pertemuan tersebut juga dihadiri Kombes Hermawan sebagai perwakilan Satgas Pangan Polri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili Niken Nulandari, Erizal Jamal dari Kantor Staf Presiden (KSP), dan Direktur Serealia Kementerian Pertanian Fitrah.
Lalu, ada juga perakilan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), Yogi Prabowo, BPS yang diwakili Hery Ferdinan, Bulog yang diwakili Epi Sulandari, dan Food Station yang diwakili Laras Kulsum.
“Kami dengarkan pendapat dan masukan dari semua perwakilan. Kami sudah kantongi usulan-usulan angkanya," ucap Arief.
Selanjutnya, Arief menyatakan pihaknya akan menganalisis setiap opsi besaran HPP yang diajukan. Hal utama yang menjadi pertimbangan, kata dia, adalah dampak setiap opsi terhadap inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat. Ia berharap jangan sampai harga gabah turun saat panen raya lantaran ada pihak yang tidak mau membeli sesuai HPP.
Bapanas pun menyatakan bakal menggandeng instansi yang memiliki kompetensi untuk memberikan masukan. Kemudian, Arief berujar akan membawa hasil analisis itu ke tingkat pertemuan yang lebih tinggi.
Arief berjanji HPP yang bakal ditetapkan pemerintah akan mempertimbangkan dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari sisi petani, pelaku usaha penggilingan, konsumen, pengendalian inflasi dan lainnya. Dia juga akan mempertimbangkan dampak besaran HPP nantinya terhadap harga komoditas lain.
“Tidak mungkin pemerintah hanya mengedepankan satu aspek dan kelompok saja. Namun yang pasti, HPP GKP harga Rp 4.200 per kg sudah tidak akan dipilih lagi,” katanya.
RIANI SANUSI PUTRI
Pilihan Editor: Penundaan Pemilu Berpotensi Mengganggu Iklim Investasi di Indonesia, Ini Alasannya
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
