TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya kasus penganiayaan yang diduga dilakukan keluarga dari pegawai Ditjen Pajak dan gaya hidup mewahnya yang membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali disorot oleh publik.
Terkuaknya fakta bahwa ada harta Rafael Alun Trisambodo berupa Jeep Rubicon dan Harley Davidson tak dilaporkan dalam LHKPN juga membuat Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat Jenderal, menjadikan momentum tersebut untuk terus melakukan pembinaan dan penegakan disiplin.
Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulisnya kemarin menyebutkan salah satu yang dilakukan pihaknya adalah dengan mendorong kembali pemanfaatan saluran pengaduan Whistleblowing System (WISE).
"Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan mulai dari verifikasi sampai dengan dilakukan investigasi yang dapat berujung penjatuhan hukuman disiplin," ujar Prastowo seperti dikutip dari keterangan pers yang dipublikan di situs Kementerian Keuangan, Jumat, 24 Februari 2023.
Tercatat, sepanjang tiga tahun terakhir jumlah aduan yang diterima terus meningkat. Pada tahun 2020, misalnya, WISE menerima 128 pengaduan fraud. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan penindakan berupa hukuman disiplin terhadap 71 pegawai.
Berikutnya, pada tahun 2021, WISE menerima 174 pengaduan fraud yang ditindaklanjuti dengan memberikan hukuman disiplin terhadap 114 pegawai. Sedangkan pada tahun 2022 lalu, WISE menerima 185 pengaduan fraud yang ditindaklanjuti dengan memberikan hukuman disiplin terhadap 96 pegawai.
Kemenkeu juga sangat mengecam kasus penganiayaan dan perilaku gaya hidup mewah oleh keluarga pejabat Pajak yang viral belakangan ini. Untuk menjaga integritas seluruh pegawai, Kemenkeu memiliki system Kerangka Kerja Integritas (KKI) yang diimplementasikan melalui model tiga lini (Three Lines Model), dengan mengutamakan kolaborasi dan sinergi antar lini.
Selanjutnya: Tiga lini itu adalah manajemen ...
