TEMPO.CO, Jakarta - Berita ekonomi dan bisnis terkini yang banyak dibaca di Tempo.co pada Jumat petang, 24 Februari 2023, adalah tentang tentang ratusan pegawai pajak yang mendapat hukuman disiplin karena melanggar aturan. Selanjutnya adalah tentang penjelasan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai alasan pencopotan jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Berikutnya adalah berita tentang rancangan pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengusung konsep kota hutan dan kota cerdas (smart city). Selanjutnya adalah tentang penghapusan tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan. Kemudian berita tentang Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Kementerian ATR/BPN mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan Surya Darmadi.
Berikut rangkuman berita ekonomi dan bisnis terkini Tempo.co.
1. Ratusan Pegawai Kementerian Keuangan Mendapat Hukuman Disiplin
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Kementerian Keuangan membuka saluran pengaduan Whistleblowing System (WISE). Pengaduan itu ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan, mulai dari verifikasi sampai investigasi yang bisa berujung penjatuhan hukuman disiplin. Akibatnya, dalam beberapa tahun terakhir, ratusan pegawai Kementerian Keuangan mendapat hukuman disiplin karena terbukti melanggar aturan.
Dari 2020 hingga 2022 sebanyak 311 pegawai Kementerian Keuangan yang mendapat hukuman disiplin. Jumlah ini belum termasuk Rafael Alun Trisambodo (RAT), pegawai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang juga mendapat sanksi pencopotan jabatan.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
2. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara Jelaskan Alasan Pencopotan Rafael Alun Trisambodo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mulai hari ini mencopot jabatan struktural dan tugas-tugas Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Rafael dicopot dari jabatannya terkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satriyo, anak Rafael, yang kini menjadi tersangka penganiayaan terhadap David.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pencopotan itu untuk memudahkan pemeriksaan terhadap Rafael. “Pencopotan ini untuk memudahkan pemeriksaan secara intensif terhadap yang bersangkutan,” kata Suahasil dalam jumpa pers dari Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak secara virtual, Jumat, 24 Februari 2023.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
3. IKN Nusantara Digagas Menjadi Kota Hutan dan Kota Cerdas
Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mengusung konsep kota hutan dan kota cerdas (smart city). “Untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota hutan, saat ini sedang dibangun Embung Persemaian Mentawir yang akan digunakan sebagai sumber air persemaian bibit pohon guna pelaksanaan reboisasi Kawasan IKN,” ucapnya.
Selain mengusung konsep kota hutan, IKN mengusung konsep kota cerdas yang telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung masyarakat, serta siap menghadapi masa depan. “Komponen kota cerdas di IKN berupaya mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan,” ungkap Suharso.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
4. Tenaga Honorer Resmi Dihapus Kemenpan RB Mulai 28 November 2023, Ini Batasan Pegawai Honorer
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan secara resmi menghapus tenaga honorer di instansi atau lembaga pemerintahan mulai 28 November 2023.
Penghapusan ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. Surat tersebut menjelaskan tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kementerian/Lembaga pusat atau daerah.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
5. Walhi Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Surya Darmadi
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Kementerian ATR/BPN mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan Surya Darmadi. Walhi juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memastikan pemulihan lingkungan dan pengakuan wilayah adat milik Talang Mamak. "Sebab dengan cara itulah keputusan pengadilan dapat menjawab kebutuhan rakyat dan lingkungan hidup," kata Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian, Jumat, 24 Februari 2023.
Menurut Uli, praktik membuka hutan, menanaminya dengan sawit, kemudian merevisi tata ruang untuk pelepasan kawasan hutan sudah menjadi modus yang jamak ditemukan. Tidak adanya penegakan hukum dan monitoring yang ketat pun membuat skalanya menjadi semakin luas.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Pilihan Editor: Intip Gaji Pejabat Pajak yang Anaknya Tersangka Pengeroyokan, Bisa Beli Harley dan Rubicon?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
