TEMPO.CO, Jakarta- Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di 5,75 persen. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara pun memprediksi kenaikan suku bunga tahun ini tidak akan agresif. Sehingga, bisa memberikan keringanan beban utang bagi perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa perdagangan.
“Jadi, ini memang menjadi sentimen yang cukup positif bagi bursa saham. Terutama bagi sektor-sektor terkait penyaluran perbankan, multifinance, kendaraan bermotor, pengembangan properti,” kata Bhima kepada Tempo, Jumat, 17 Februari 2023.
Lebih lanjut, Bhima juga mengatakan bahwa menahan suku bunga acuan akan berdampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Dia berujar, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang surplus perdagangan.
Oleh karena itu, tanpa menaikkan suku bunga, intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya, melalui kebijakan penahanan dana hasil ekspor atau DHE hingga 3 bulan, yang saat ini sedang dibahas pemerintah.
“Jadi, BI mungkin mulai berpikir untuk menahan suku bunga dan intervensi stabilitas kurs rupiah dilakukan menggunakan alternatif lain,” kata dia.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkap hasil rapat Dewan Gubernur BI yang dilakukan pada 15-16 Februari 2023. Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 5,75 persen.
Sementara suku bunga deposit facility sebesar 5 persen dan suku bunga lending facility ada di 6,50 persen. Keputusan ini, kata Perry, tetap konsisten dengan kebijakan mononer pre emptive dan forward looking.
“Untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan,” ujar dia dalam konferensi pers hibrida di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Februari 2023.
Menurut Perry, BI meyakini suku bunga acuan 5,75 persen memadai untuk memastikan inflasi inti dan inflasi Indeks harga konsumen (IHK) tetap berada dalam kisaran 3 plus minus 1 persen pada semester pertama 2023.
Selain itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor juga terus diperkuat. “Dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi operasi moneter valas devisa hasil ekspor sesuai dengan mekanisme pasar,” tutur dia.
RIRI RAHAYU | MOH. KHORY ALFARIZI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
