TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) Perry Warjiyo membeberkan bahwa intermediasi perbankan pada awal 2023 tumbuh tinggi. Pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2023 mencapai 10,53 persen (Year on Year/ YoY).
“Angka tersebut sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,35 persen (YoY) seiring pola musiman awal tahun,” ujar Perry dalam konferensi pers hybrid di Gedung BI, Jakarta Pusat, pada Kamis, 15 Februari 2023.
Sedangkan pada perbankan syariah, pembiayaan tumbuh lebih tinggi mencapai 20,9 persen (YoY) pada Januari 2023. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, khususnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tumbuh tinggi sebesar 29,66 persen (YoY) selama 2022.
Menurut Perry, hal itu didorong oleh sisi penawaran didukung likuiditas yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan perbankan yang tetap longgar. Sementara dari sisi permintaan, kenaikan kredit/pembiayaan ditopang permintaan korporasi termasuk UMKM dan konsumsi rumah tangga yang terus membaik.
“Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk meningkatkan intermediasi guna mendukung pemulihan ekonomi,” tutur dia.
Secara keseluruhan, Perry menuturkan, ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, terjaga. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/ CAR) sebesar 25,63 persen pada Desember 2022.
Risiko kredit juga terkendali, tecermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) yang rendah 2,44 persen (bruto) dan 0,71 persen (neto) pada Desember 2022. “Likuiditas perbankan pada Januari 2023 juga terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 8,03 persen (YoY),” ucap Perry.
Ketahanan perbankan yang kuat, menurut dia, juga tecermin pada hasil stress test BI. Ke depan, BI akan terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yakni Menteri Keuangan, Gubernur BI, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan,” kata Perry.
Pilihan Editor: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Penyusunan Perpres Publisher Rights
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
