Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Minyak Sawit Minta Pemerintah Permudah Regulasi Impor BMTB Demi Investasi

image-gnews
Petani Sawit. shutterstock.com
Petani Sawit. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) meminta pemerintah mempermudah berbagai regulasi yang memberikan daya tarik tinggi bagi investor luar negeri ke Indonesia.  

Plt. Ketua Umum DMSI Sahat Sinaga mengatakan, kemudahan itu diberikan dalam upaya peningkatan pemakaian Sawit dan minyak inti sawit (PKO) didalam Negeri. 

"Adanya kecenderungan bahwa Eropa mengeluarkan berbagai aturan yang akan menghambat sawit Indonesia masuk ke Eropa, maka besar kemungkinan industri hilir sawit yang dari Eropa sangat berminat merelokasi pabriknya ke Indonesia," kata Sahat dalam jumpa pers Tantangan dan Perkembangan Industri Hilir Sawit 2023, Selasa 7 Februari 2023. 

Baca: 75 Persen Dana Insentif Sawit ke 11 Perusahaan Besar, Faisal Basri: Lari ke Oligarki, Pemerintah Zalim

Hal lain yang paling menarik dari Indonesia, kata Sahat, adalah bahwa harga minyak sawit di dalam negeri berkisar US$300 – US$700 per ton, di bawah harga pasar internasional. Faktor ini, kata dia, juga menjadi daya tarik bagi investor industri hilir sawit berminat menanam modal di Indonesia. 

Sahat mengatakan, dengan fasilitasi kemudahan impor BMTB (Barang Modal Tidak Baru), dinilai sangat penting bagi industri sawit untuk menghasilkan produk-produk turunan sawit yang punya nilai tambah tinggi. 

“Industri hilir sawit yang akan direlokasi ini adalah kelompok usaha besar yang punya basis pasar dan produksi hilir lanjutan di luar negeri. Fasilitasi BMTB ini sangat bermanfaat bagi investasi di Indonesia," kata Sahat. 

Selanjutnya: regulasi fasilitasi impor barang modal diharapkan lebih banyak memberikan kemudahan ...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kontainer Barang Pekerja Migran Ditahan Bea Cukai di Tanjung Emas, Begini Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani

1 hari lalu

Sebuah truk melintas di antara peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023. Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.307,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp0,4 triliun. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kontainer Barang Pekerja Migran Ditahan Bea Cukai di Tanjung Emas, Begini Penjelasan Anak Buah Sri Mulyani

Yustinus Prastowo berharap pekerja migran Indonesia tidak mudah tergocek provokasi dan informasi yang tidak tepat dari pihak manapun.


Turun 64,39 Persen, Impor hingga Oktober 2023 Provinsi Bangka Belitung USD 15,42 Juta

2 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Impor Non Migas. antaranews.com
Turun 64,39 Persen, Impor hingga Oktober 2023 Provinsi Bangka Belitung USD 15,42 Juta

Impor migas dan nonmigas Kepulauan Babel selama Januari hingga Oktober 2023 sebesar 15,42 juta Dolar Amerika Serikat atau turun 64,39 persen.


Harga Gula Tembus Rp 18 Ribu, Kemendag Percepat Impor

4 hari lalu

Pekerja mengemas gula pasir berukuran 1 kilogram di pasar Kramat Jati, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Harga gula naik ke level tertinggi dalam sejarah. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mengungkapkan harga gula saat ini telah tembus Rp 17.000 per kilogram (kg). TEMPO/Tony Hartawan
Harga Gula Tembus Rp 18 Ribu, Kemendag Percepat Impor

Merespons harga gula yang kian meroket, strategi pemerintah berfokus pada percepatan impor.


Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemerintah Tak Kunjung Bayar Utang Rafaksi Minyak Goreng Rp 344 Miliar, Ombudsman Surati Airlangga Hartarto

Ombudsman mengirim surat ke Airlangga Hartarto lantaran pemerintah tak kunjung membayar utang rafaksi minyak goreng Rp 344 miliar kepada pengusaha.


Komitmen Transisi Energi Selamatkan Bumi

11 hari lalu

Komitmen Transisi Energi Selamatkan Bumi

Kebutuhan energi di Indonesia bakal terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 330 juta pada 2060


Ekspor Olahan Sawit Naik Hampir 30 Persen, Gapki: Terbesar CPO

12 hari lalu

Sunarno, 49 tahun, menurunkan tandan buah segar kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Kini, pemerintah melarang ekspor untuk semua produk crude palm oil, red palm oil (RPO), RBD palm olein, pome, dan use cooking oil. REUTERS/Willy Kurniawan
Ekspor Olahan Sawit Naik Hampir 30 Persen, Gapki: Terbesar CPO

Gapki mencatat total ekspor olahan sawit di September mengalami kenaikan sebesar 29,9 persen menjadi 2.693 ribu ton dari 2.073 ribu ton di Agustus.


Ombudsman Nilai Kebijakan Impor Beras Seringkali Ditetapkan Tanpa Indikator yang Jelas

15 hari lalu

Buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa 7 November 2023. Perum Bulog memastikan cadangan beras pemerintah yang dikuasai oleh Bulog aman hingga tahun 2024 dengan tambahan penugasan impor beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Ombudsman Nilai Kebijakan Impor Beras Seringkali Ditetapkan Tanpa Indikator yang Jelas

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan pemerintah perlu membuat strategi perencanaan jangka panjang dalam pengambilan kebijakan importasi beras. Pasalnya, Ombudsman menilai selama ini pengambilan kebijakan impor beras seringkali dilakukan tanpa adanya penetapan indikator yang jelas.


Kebijakan Akselerasi Tanam Untuk Menekan Impor Dampak El Nino 2024

16 hari lalu

Kebijakan Akselerasi Tanam Untuk Menekan Impor Dampak El Nino 2024

Kementan fokus meningkatkan produksi berbagai komoditas strategis nasional dalam satu tahun ke depan.


Kemenkop UKM Soroti Banjirnya Hijab Impor di Pasaran: Hanya 25 Persen Produksi Lokal

17 hari lalu

Sambutan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Teten Masduki dalam acara Opening Ceremony Floriculture Indonesia International Expo (FLOII) 2023, di Hall 2 Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Kemenkop UKM Soroti Banjirnya Hijab Impor di Pasaran: Hanya 25 Persen Produksi Lokal

Kemenkop UKM mencatat, pada 2022, dari 1,06 miliar item hijab yang dibeli masyarakat, hanya 25 persen yang diproduksi dalam negeri.


Bulog Ungkap Impor Beras Banyak yang Dibatalkan, Persaingan dengan Eropa Penyebabnya

17 hari lalu

Buruh angkut melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung, Jawa Barat, Selasa 7 November 2023. Perum Bulog memastikan cadangan beras pemerintah yang dikuasai oleh Bulog aman hingga tahun 2024 dengan tambahan penugasan impor beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Bulog Ungkap Impor Beras Banyak yang Dibatalkan, Persaingan dengan Eropa Penyebabnya

Perum Bulog mengaku kesulitan mendapatkan beras impor. Padahal, banyak negara yang semula menawarkan ekspor beras ke Indonesia. Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan hal itu terjadi lantaran terjadi persaingan dengan negara-negara Eropa.