Polemik Meikarta, Anggota DPR RI: PT MSU Zalimi Konsumen

Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang terdiri dari pembeli Apartemen Meikarta melakukan Penyampaian Aspirasi di Bank NOBU Plaza Semanggi, Jakarta pada Senin, 19 Desember 2022. Aksi ini menuntut agar pihak bank Nobu bertanggung jawab karena beberapa pembeli belum mendapatkan haknya. (TEMPO/ Muhammad Ilham Balindra/ Magang).

TEMPO.CO, JakartaAnggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) telah menzolimi konsumen dalam transaksi jual beli unit di kawasan Meikarta. "Saya punya bukti-bukti orang beli tahun 2017 secara cash, sampai hari ini tidak dapat unitnya," kata Andre di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu, 25 Januari 2023. 

Bahkan, kata Andre, konsumen itu tidak bisa meminta kembali uangnya 100 persen jika membatalkan secara sepihak pembelian unit. "Kalau mau dikembalikan uangnya, ditawarkan dengan potongan Rp 63 juta, kalau mau dipindahkan unit harganya menjadi Rp 400 juta sekian," kata Andre. 

Baca juga: Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

Selain itu, lanjut Andre, konsumen juga diminta membayar pajak penerimaan negara atau Ppn meski belum melakukan akad kredit. 

Andre menilai, perbuatan Meikarta itu merugikan konsumen dan perlu ditindaklanjuti, "Mereka kan membikin proyek itu sudah menghitung, sudah terestimasi dengan kajian-kajiannya, ketika mereka terjadi wanprestasi kenapa konsumen yang harus menanggung? ini kan zalim," kata Andre. 

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk mangkir dari panggilan Komisi VI DPR RI untuk menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada hari ini, Rabu 25 Januari 2023. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan, DPR perlu memanggil PT MSU untuk meminta keterangan mereka terkait polemik perusahaan dengan para konsumen Meikarta. Apalagi perusahaan justru menuntut dan menyeret para konsumen ke meja hijau. "Itu kami anggap semacam intimidasi dalam upaya membungkam konsumen," kata Hekal.

Baca juga: Singgung Kasus Meikarta, PUPR Siapkan Skema Penjaminan Pembiayaan Perumahan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.







Sidang Ditunda Lagi, Kuasa Hukum Konsumen Meikarta: Kecewa tapi Tetap Harus Dihormati

24 menit lalu

Sidang Ditunda Lagi, Kuasa Hukum Konsumen Meikarta: Kecewa tapi Tetap Harus Dihormati

Sidang 18 konsumen Meikarta melawan pengembang PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU yang sedianya digelar har ini, ditunda lagi.


Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

2 jam lalu

Ashabul Kahfi Minta BIPIH Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat

Pemerintah mengklaim total biaya perjalanan dan akomodasi haji mencapai Rp93 juta


Sidang Pengembang Versus Konsumen Meikarta Dilanjut Lagi Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Pengembang Versus Konsumen Meikarta Dilanjut Lagi Hari Ini

Sidang 18 konsumen Meikarta melawan pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) dimulai hari ini, Selasa, 7 Februari 2023. Apa agend sidang tersebut?


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

4 jam lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

4 jam lalu

Soal Ekosistem Kendaraan Listrik, Anggota DPR Minta Pemerintah Realistis

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah realistis dengan target pembentukan ekosistem kendaraan listrik atau EV di Indonesia.


Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

9 jam lalu

Gaet Suara Anak Muda, PKB Bakal Perjuangkan Kebijakan Larangan Plastik

Dengan adanya perjuangan dari kader PKB di DPR, Michael berharap larangan penggunaan plastik sekali pakai ini bakal semakin masif.


Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

15 jam lalu

Inginkan Power Wheeling Tetap Dipertahankan di RUU EBT, Anggota DPR: Ada Jalan Tengah dengan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menginginkan skema power wheeling tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Enerbi Baru dan Terbarukan atau RUU EBT.


Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

17 jam lalu

Masih Dalami RUU EBT, Wakil Ketua Komisi VII: Kami Minta Kajian Mendalam Soal Nuklir

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakn pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut ihwal Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT.


RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

20 jam lalu

RDP dengan Kepala Otorita IKN, Komisi XI DPR: Dari 30 Slide, Tak Ada Satupun Progres Pembangunan IKN

Komisi XI DPR RI menyebut presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum membahas detail mengenai progres pembangunan ibu kota negara baru tersebut.


Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

20 jam lalu

Raker Pemilu 2024, KPU dan DPR Bahas Soal Penambahan Dapil dan Kursi Anggota Parlemen

KPU dan Komisi II DPR membahas soal penambahan dapil dan kursi anggota parlemen untuk Pemilu 2024.