Meikarta Mangkir, Wakil Ketua Komisi VI: Ini Melecehkan DPR

Korban Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Meikarta melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR RI, Jakarta pada Rabu, 18 Januari 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk mangkir dari panggilan Komisi VI DPR RI untuk menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait kisruh antara Meikarta dengan konsumennya. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal mengatakan sikap PT MSU tersebut melecehkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 

“Hari ini (PT MSU) tidak hadir, malah tidak ada kabar padahal kami sudah sisihkan waktu khusus. Ini sesuatu yang melecehkan DPR RI,” ujar Hekal di Senayan, Jakarta, Rabu 25 Januari 2023. 

Baca juga: Singgung Kasus Meikarta, PUPR Siapkan Skema Penjaminan Pembiayaan Perumahan

Hekal mengaku tidak tahu persis apa alasan pengembang Meikarta tersebut tidak memenuhi undangan DPR. "Saya dengar dari sekretariat pada awal mereka menanggapi, tapi ternyata pas tahu undangannya untuk mendalami masalah konsumen Meikarta, terus tidak berkabar lagi," ujarnya. 

Menurut Hekal rapat dengar pendapat umum yang hendak mereka gelar tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi antara pengembang Meikarta dengan konsumennya. "Kami mau dengar sebenarnya apa alasannya mereka menuntut (konsumen), dan ini kami anggap semacam intimidasi dalam upaya membungkam konsumen," kata Hekal. 

PT MSU secara resmi menggugat secara perdata 18 pembeli unit apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Mereka menggugat para konsumen senilai Rp 56 miliar dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sidang perdana kasus ini awalnya dijadwalkan digelar pada hari Selasa kemarin, 24 Januari 2023, tapi belakangan ternyata ditunda hingga dua pekan mendatang. 

Polemik Meikarta dengan konsumen ini bermula ketika proyek yang digadang-gadang sebagai hunian masa depan yang prospektif ini terbelit sejumlah kasus mulai dari kasus suap yang melibatkan pejabat pemerintah daerah hingga perusahaan tak bisa memenuhi kewajiban serah terima unit ke para konsumennya. Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) selanjutnya menuntut pengembang atas hak-haknya untuk serah terima unit. 

Meikarta merupakan proyek besutan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi ini bernilai Rp 278 triliun dan direncanakan memiliki 100 menara setinggi hingga 46 lantai.

Baca juga:  Sidang Perdana Konsumen Meikarta, Simak Kronologi dan Detail Tuntutan PT MSU

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Rapat dengan KPK, Anggota DPR: Kasus Formula E Anies Baswedan akibat Musim Politik

1 jam lalu

Rapat dengan KPK, Anggota DPR: Kasus Formula E Anies Baswedan akibat Musim Politik

Anggota Komisi Hukum DPR mencontohkan kasus pengusutan Formula E yang kerap disandingkan dengan Anies Baswedan saat rapat dengan KPK.


Anggota DPR Tanya Firli Bahuri Soal Isu KPK Ingin Tersangkakan Seseorang

2 jam lalu

Anggota DPR Tanya Firli Bahuri Soal Isu KPK Ingin Tersangkakan Seseorang

Politikus Partai Demokrat bertanya ke Ketua KPK Firli Bahuri soal kabar komisi antirasuah ingin mentersangkakan seseorang dan mundurnya Fitroh.


Gus Muhaimin Minta Pers Indonesia Terus Hadirkan Informasi Terpercaya

3 jam lalu

Gus Muhaimin Minta Pers Indonesia Terus Hadirkan Informasi Terpercaya

Perusahaan pers diminta memberikan kesejahteraan yang layak kepada para jurnalisnya


Setjen DPR RI Inisiasi Penggunaan E-Katalog

5 jam lalu

Setjen DPR RI Inisiasi Penggunaan E-Katalog

Kegiatan sosialisasi akan menjadi pendorong semangat agar dapat bekerja lebih baik lagi di tahun 2023


Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

1 hari lalu

Legislator Minta Evaluasi Pada Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permasalahan dari peraturan ini muncul karena adanya ketentuan dana operasional pemerintah desa paling banyak atau maksimal 3 persen dari pagu dana di desa


Sidang Konsumen Meikarta dan PT MSU Ditunda Lagi, Ada Apa ?

1 hari lalu

Sidang Konsumen Meikarta dan PT MSU Ditunda Lagi, Ada Apa ?

Sidang 18 konsumen Meikarta dan pengembang PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU kembali ditunda.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

2 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

2 hari lalu

Legislator Ajak Masyarakat Indonesia Bantu Korban Gempa di Turki

Pemerintah diharapkan dapat menggalang bantuan dari berbagai pihak di Indonesia untuk membantu penanganan musibah gempa ini.


Kuasa Hukum: Kerugian Konsumen Meikarta Rp 30 Miliar

2 hari lalu

Kuasa Hukum: Kerugian Konsumen Meikarta Rp 30 Miliar

Kuasa hukum 18 konsumen Meikarta Rudy Siahaan menyebut kerugian konsumen lebih dari Rp 30 miliar.


Sidang Ditunda Lagi, Kuasa Hukum Konsumen Meikarta: Kecewa tapi Tetap Harus Dihormati

2 hari lalu

Sidang Ditunda Lagi, Kuasa Hukum Konsumen Meikarta: Kecewa tapi Tetap Harus Dihormati

Sidang 18 konsumen Meikarta melawan pengembang PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU yang sedianya digelar har ini, ditunda lagi.