Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

Sejumlah buruh membeli makanan usai bekerja di salah satu pabrik Kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Senin, 2 Januari 2023. Beberapa poin yang disoroti di antaranya terkait upah minimum, outsourcing, pesangon, hingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan UMR atau disebut juga dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa yakni nomor 188/889/KPTS/013/2022 per tanggal Desember 2022 lalu.

Kenaikan UMK tersebut juga didasarkan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 18 Tahun 2022, yaitu tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Sehingga, di Provinsi Jawa Timur sendiri menetapkan kenaikan UMK untuk 38 Kabupaten atau Kota yang ada, termasuk Kota Surabaya.

Baca: Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

Surabaya masih menjadi kota dengan UMK tertinggi di Provinsi Jawa Timur. UMK Surabaya pada 2023 sebesar Rp 4.525.479,19, naik sekitar 3,5 persen atau sebesar Rp 150.000,00 dari sebelumnya Rp 4.374.479,00. Walaupun demikian, jumlah kenaikannya tetap menjadikan Kota Surabaya menduduki peringkat pertama dengan upah tertinggi. 

Aturan kenaikan UMR Surabaya

Penetapan kenaikan UMK tersebut didasarkan atas pertimbangan kondisi tahunan di wilayah Jawa Timur. Selain itu faktor lainnya juga berdasarkan inflasi tahunan pada November 2022 sebesar 6,62 persen, pertumbuhan ekonomi tahunan Triwulan III 2022 yakni 5,58 persen, berdasarkan kenaikan harga BBM dan juga kenaikan bahan-bahan pokok.

Dilansir dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Khofifah mengatakan kenaikan UMK diharapkan mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pekerja/buruh. Kota Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Kota Jakarta, sehingga tentu saja pertimbangan UMK dan kenaikannya didasarkan berdasarkan faktor tersebut juga.

Daftar UMK Jawa Timur 2023

Sebagai perbandingan upah dengan kota/kabupaten lain, berikut ini adalah 10 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang upahnya tergolong tinggi:

1. UMK Kota Surabaya tahun 2023 yaitu Rp 4.525.479,19.

2. UMK Kabupaten Gresik tahun 2023 yaitu Rp 4.522.030,51. 

3. UMK Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 yaitu Rp 4.518.581,85. 

4. UMK Kabupaten Pasuruan tahun 2023 yaitu Rp 4.515.133,19.

5. UMK Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yaitu Rp 4,504.787,17.

6. UMK Kabupaten Malang tahun 2023 yaitu Rp 3.268.275,36.

7. UMK Kota Malang tahun 2023 yaitu Rp 3.194.143,98.

8. UMK Kota Pasuruan tahun 2023 yaitu Rp 3.038.837,64.

9. UMK Kota Batu tahun 2023 yaitu Rp 3.030.367,09.

10. UMK Kabupaten Jombang tahun 2023 yaitu Rp 2.854.095,88.

Nah itu dia pembahasan mengenai UMR Provinsi Jawa Timur khususnya untuk Kota Surabaya, berapa persentase kenaikannya, serta pertimbangan kenaikan UMR tersebut. Semoga artikel ini bermanfaat. 

VIVIA AGARTHA F | AWALIA RAMADHANI

Baca juga: Buruh Lakukan Aksi Protes Perpu Cipta Kerja, Apa Saja Poin Penolakannya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

16 hari lalu

Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

Berikut daftar UMK atau UMR Jateng terbaru 2023, upah tertinggi ada di kota Semarang, kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak


Suara Buruh dalam Demo 14 Januari: Tolak Rezim Upah Murah, Outsourcing hingga Aturan Baru Pesangon

25 hari lalu

Suara Buruh dalam Demo 14 Januari: Tolak Rezim Upah Murah, Outsourcing hingga Aturan Baru Pesangon

Partai Buruh dan sejumlah organisasi serikat pekerja kemarin turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja. Ini suara mereka.


Demo Buruh Tolak Perpu Cipta Kerja, Tuntut Upah Minimum Gunakan Standar Internasional

26 hari lalu

Demo Buruh Tolak Perpu Cipta Kerja, Tuntut Upah Minimum Gunakan Standar Internasional

Presiden Partai Buruh Said Iqbal kembali mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja.


Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Gelar Demo di Istana Merdeka Hari Ini

26 hari lalu

Tolak Perpu Cipta Kerja, Partai Buruh Gelar Demo di Istana Merdeka Hari Ini

Partai Buruh hari ini turun ke jalan. Mereka akan demo menolak Perpu Cipta Kerja yang isinya merugikan buruh.


Bahlil Bingung dengan Penolak Perpu Cipta Kerja: Belum Baca Sudah Bilang Gak Cocok, Maunya Apa?

29 hari lalu

Bahlil Bingung dengan Penolak Perpu Cipta Kerja: Belum Baca Sudah Bilang Gak Cocok, Maunya Apa?

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku tak habis pikir dengan para pihak yang menolak terbitnya Perpu Cipta Kerja.


Buruh Lakukan Aksi Protes Perpu Cipta Kerja, Apa Saja Poin Penolakannya?

29 hari lalu

Buruh Lakukan Aksi Protes Perpu Cipta Kerja, Apa Saja Poin Penolakannya?

Dalam waktu dekat buruh akan lakukan aksi penolakan Perpu Cipta Kerja. Apa saja poin penolakannya?


Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

33 hari lalu

Perpu Cipta Kerja, Kemnaker Bakal Ubah Formula Pengupahan Menjadi Lebih Adaptif

Kemnaker bakal memperbaiki formula untuk kenaikan upah minimum melalui revisi PP Nomor 36 Tahun 2021.


PHK 60 Ribu Karyawan di 2022, Asosiasi Tekstil Minta Perlindungan Pemerintah

36 hari lalu

PHK 60 Ribu Karyawan di 2022, Asosiasi Tekstil Minta Perlindungan Pemerintah

Beban perusahaan padat karya cukup berat hingga harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 60 ribu karyawan di sepanjang 2022.


Deretan Poin Perpu Cipta Kerja Disorot, dari Aturan Outsourcing, PKWT, hingga Perhitungan Upah

37 hari lalu

Deretan Poin Perpu Cipta Kerja Disorot, dari Aturan Outsourcing, PKWT, hingga Perhitungan Upah

Perpu Cipta Kerja yang telah ditandatangani Jokowi telah menuai pro kontra di dalam negeri. Apa saja yang disoroti khususnya


Perpu Cipta Kerja Muat Indikator Tertentu di UMP, Buruh: Tidak Ada di Hukum Internasional

38 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Muat Indikator Tertentu di UMP, Buruh: Tidak Ada di Hukum Internasional

Partai Buruhmenyikapi soal penentuan upah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja.