Buruh Lakukan Aksi Protes Perpu Cipta Kerja, Apa Saja Poin Penolakannya?

Alih-alih mematuhi MK, pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Dengan begitu, UU menjadi setara peraturan pemerintah. Mengapa pemerintah begitu terbuka mengakal-akali konstitusi?

TEMPO.CO, Jakarta -  Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan lakukan unjuk rasa besar dalam waktu dekat oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Bukan tanpa alasan, aksi ini dilakukan dalam rangka menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal Perpu Cipta Kerja.

Kelompok yang tergabung dalam Partai Buruh, Serikat Buruh, dan Serikat Petani akan menggelar unjuk rasa menolak  Perpu Cipta Kerja di Istana Negara pada Sabtu, 14 Januari 2023. Demo akan dimulai pada pukul 09.30-12.00.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal membeberkan sedikitnya ada sembilan inti permasalahan yang ada di dalam Perpu Cipta Kerja. Aturan yang bakal menjadi pengganti UU Cipta Kerja itu diteken dan diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada akhir tahun lalu. 

“Kesembilan isu itu meliputi pengaturan upah minimum, outsourcing, uang pesangon, buruh kontrak, pemutusan hubungan kerja atau PHK, tenaga kerja asing atau TKA, sanksi pidana, waktu kerja, dan pengaturan cuti,” ujar dia lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa, 10 Januari 2023.

Substansi tidak relavan menjadi faktor utama aksi ini dilakukan. Lantas, apa saja poin-poin penolakan yang dimaksud? 

Baca: Pakar Hukum Sebut Para Ahli Perumus Perpu Cipta Kerja Tidak Paham Perundang-undangan

Upah Mininum 

Poin pertama yang mendapat penolakan keras dari para buruh yakni pengaturan mengenai penetapan upah minimum yang diatur dalam Perppu Cipta Kerja. Aturan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88D Perppu Cipta Kerja.  Hal yang menjadi penolakan adalah variabel perhitungan kenaikan upah berdasarkan indlasi, pertumbuhan ekonomi, dan indikator tertentu.

Namun, penjelasan soal indeks tertentu, seperti siapa pihak yang menetapkan indikator tersebut maupun dasar kajiannya tidak dijelaskan secara rinci. Berkaca pada masa pandemi, semua perusahaan mengalami penutunan kinerja tetapi tidak berlaku di perusahaan farmasi. Oleh sebab itu, hitungan rigid mengenai penentuan upah minimum dan mengikuti pertumbuhan ekonomi harus disertakan. 

Persoalan upah minimum yang menjadi sorotan dalam pasal 88 Perppu Ciptakerja adalah penetapan upah minimum kab/kota (UMK) yang disebutkan bahwa ‘dapat diputuskan oleh gubernur’. Hal ini pun melahirkan kekhawatiran dengan ketentuan tersebut,  misalnya ketika terjadi pergantian gubernur, aturan akan berubah. Bahkan, bisa dijadikan ‘celah’ bagi gubernur untuk bisa tidak menetapkan kenaikan upah minimum. 

Alih daya atau outsourcing

Pasal 64 sampai pasal 66 juga disorot oleh buruh perihal alih daya atau outsourcing. Hal ini karena Perppu Cipta Kerja tidak menerangkan secara jelas jenis-jenis pekerjaan yang boleh dilakukan oleh pekerja alih daya atau outsourcing. UU Ketenagakerjaan sebelumnya menjelaskan bahwapekerjaan alih daya atau outsourcing membatasi lima jenis pekerjaan, yaitu sopir, petugas kebersihan, sekuriti, katering, dan jasa migas pertambangan. 

NAOMY A. NUGRAHENI  I MOH. KHOIRI ALFARIZY

Baca juga: Buruh Geruduk Istana Negara Sabtu Ini Tolak Perpu Cipta Kerja, Berikut 9 Isu Tuntutannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

53 menit lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

8 jam lalu

Soal Sikap Terhadap Perpu Cipta Kerja, Demokrat Tunggu Sidang Paripurna DPR

Partai Demokrat menyatakan menunggu sidang Paripurna DPR untuk menyatakan sikapnya terkait Perpu Cipta Kerja


Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

11 jam lalu

Pengamat Sebut Perpu Cipta Kerja Belum Mengatur Spesifik Soal PKWT

Pengamat menyatakan Perpu Cipta Kerja memang belum mengatur secara spesifik soal PKWT.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

1 hari lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.


Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

1 hari lalu

Airlangga Sebut Perpu Cipta Kerja Segera Dibawa ke Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut Perpu Cipta Kerja akan segera ditindaklanjuti oleh DPR. Pemerintah pun kini sedang menunggu beleid kontroversial ini dibacakan di paripurna untuk diambil keputusan.


Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

2 hari lalu

Kata Airlangga, Perpu Cipta Kerja untuk Cegah Amerika Tingkatkan Suku Bunga

Menurut Airlangga, saat ini negara adidaya tersebut sudah mulai tertekan akibat dampak perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai.


PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

2 hari lalu

PKS Sebut Kericuhan PT GNI Merupakan Dampak Nyata UU Cipta Kerja

PKS menyatakan kericuhan PT GNI merupakan dampak dari penerbitan UU Cipta Kerja.


Pasca KTT G20, Jokowi Ungkap Persaingan Semua Negara Rebutan Investor

2 hari lalu

Pasca KTT G20, Jokowi Ungkap Persaingan Semua Negara Rebutan Investor

Jokowi menyebut pasca Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali pada November 2022, semua negara kini tengah bersaing untuk memperebutkan investor.


Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

3 hari lalu

Daftar UMK Jawa Timur 2023, Surabaya Masih Tertinggi

Surabaya menjadi kota dengan UMK tertinggi 2023 di Jawa Timur. Simak selengkapnya daftar UMK di wilayah Jawa Timur.


Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

3 hari lalu

Daftar UMK Jawa Tengah 2023 Terbaru, Semarang Tertinggi

Berikut daftar UMK atau UMR Jateng terbaru 2023, upah tertinggi ada di kota Semarang, kabupaten Semarang, dan Kabupaten Demak