Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daftar Kenaikan UMP di 33 Provinsi, Berlaku Mulai 1 Januari 2023

image-gnews
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, 33 gubernur telah mengumumkan penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2023 untuk masing-masing provinsinya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan UMP telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022. 

Ida pun mengklaim pelaksanaan penetapan UMP 2023 berjalan dengan kondusif. "Penetapan ini adalah bentuk dukungan kita semua dalam menjaga daya beli masyarakat pekerja/buruh serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Ida dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 November 2022.

Ida mengimbau semua pihak menaati dan mengimplementasikan keputusan gubernur perihal upah minimum 2023. Ia juga mendorong semua pihak memperkuat dialog sosial agar implementasi UMP tahun dengan berjalan dengan baik.

Baca: Pemprov DKI Umumkan UMP 2023 Naik Menjadi Rp 4.901.798

Lebih lanjut, Menteri Ketenagakerjaan tersebut kembali menekankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah merupakan jalan tengah baik bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha. "Karena selain daya beli, pada formula tersebut terkandung kontribusi ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi," katanya. 

Berikutnya, daftar UMP di 33 provinsi....

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Heru Budi akan Bayar Rapel Gaji PJLP DKI Bulan Depan

17 hari lalu

DPRD DKI Minta Pemprov Segera Naikkan Gaji PJLP Jadi Rp 4,9 Juta
Heru Budi akan Bayar Rapel Gaji PJLP DKI Bulan Depan

Pj Gubernur DKI Heru Budi menyebut gaji PJLP DKI yang sepanjang tahun ini belum sesuai UMP 2023 akan dibayar rapel pada Oktober 2023.


Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen, Bos Apindo: Kami Ikuti Aturan Pemerintah

43 hari lalu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani ketika ditemui di Kemenko Marves pada Selasa, 22 Agustus 2033. TEMPO/Riri Rahayu
Buruh Tuntut Kenaikan Upah 15 Persen, Bos Apindo: Kami Ikuti Aturan Pemerintah

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani buka suara soal tuntutan kenaikan upah sebesar 15 persen yang disuarakan KSPI dan Partai Buruh.


Kata Kadin-Apindo soal Buruh yang Tuntut Upah Minimum 2024 Naik 15 Persen: Tantangan Kita Masih Banyak

59 hari lalu

(Dari kiri) Sekretaris Umum Apindo Eddy Hussy, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, dan Ketua Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Apindo Sanny Iskandar sesuai membeberkan Outlook Perekonomian dan Bisnis Apindo 2023 di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Rabu, 21 Desember 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Kata Kadin-Apindo soal Buruh yang Tuntut Upah Minimum 2024 Naik 15 Persen: Tantangan Kita Masih Banyak

Kadin dan Apindo buka suara soal tuntutan buruh agar upah minimum 2024 naik menjadi 15 persen. Menurutnya tantangan masih banyak.


Wamenaker Pertimbangkan Tuntutan Partai Buruh Soal UMP 2024 Naik 15 Persen

1 Agustus 2023

Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Dalam aksi kali ini ada tiga isu yang diusung yakni cabut omnibus law UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan cabut UU Kesehatan. TEMPO/Subekti.
Wamenaker Pertimbangkan Tuntutan Partai Buruh Soal UMP 2024 Naik 15 Persen

Wamenaker Afriansyah Noor menilai tuntutan Partai Buruh agar UMP 2024 naik 15 persen kemungkinan tak bisa diberlakukan secara merata.


Buruh Tuntut Upah Minimum 2024 Naik 15 Persen, Wamenaker: Sah-sah Saja

27 Juli 2023

Gestur Afriansyah Noor setelah dilantik sebagai wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022. Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) itu dilantik Jokowi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. TEMPO/Subekti.
Buruh Tuntut Upah Minimum 2024 Naik 15 Persen, Wamenaker: Sah-sah Saja

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menuntut pemerintah menaikkan upah minimum 2024 sebesar 15 persen.


Daftar UMR Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 2023

23 Juni 2023

Ilustrasi Subsidi Upah. Tempo/Tony Hartawan
Daftar UMR Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 2023

UMR di Jakarta 2023 sebesar Rp 4.901.798 per bulan, sedangkan UMK di Depok sebesar Rp 4.694.493 dan UMK di Tangerang sebesar Rp 4.584.519


Gaji PJLP Masih Rp 4,6 Juta, BPKD DKI: Perlu Kita Lihat Kekuatan APBD

13 Juni 2023

PJLP eks UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. TEMPO/Ami Heppy
Gaji PJLP Masih Rp 4,6 Juta, BPKD DKI: Perlu Kita Lihat Kekuatan APBD

Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta telah meminta Pemprov DKI segera menyesuaikan gaji pegawai non-ASN atau PJLP.


DPRD DKI Minta Pemprov Segera Naikkan Gaji PJLP Jadi Rp 4,9 Juta

13 Juni 2023

Petugas penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, Dinas Kebersihan Pemprov DKI Jakarta di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Minta Pemprov Segera Naikkan Gaji PJLP Jadi Rp 4,9 Juta

Komisi A DPRD mengingatkan Pemprov DKI untuk segera menaikkan gaji PJLP, karena seharusnya sudah dinaikkan.


Buruh Minta Menaker Dicopot: Penerbitan Izin Potong Gaji 25 Persen Melawan Presiden

18 Maret 2023

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Buruh Minta Menaker Dicopot: Penerbitan Izin Potong Gaji 25 Persen Melawan Presiden

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dicopot dari jabatannya. Permintaan tersebut merupakan buntut dari penerbitan izin pemotongan gaji buruh hingga 25 persen.


Pagi Ini Seratusan Karyawan Transmart Demo karena Tak Terima Kena PHK Sepihak

16 Maret 2023

Pusat Federasi Serikat Pekerja Front Nasional (FSPFN) bersama karyawan PT Trans Retail Indonesia melakukan aksi demonstrasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di depan Head office Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Pagi Ini Seratusan Karyawan Transmart Demo karena Tak Terima Kena PHK Sepihak

Sebanyak seratusan karyawan Transmart pada hari ini menggelar aksi demonstrasi atas kejadian pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.