Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Doni Munardo memberikan sambutan saat penyerahan bibit tanaman keras untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari PPAD ke Kementerian PUPR di Kebun Bibit Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 21 November 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyebutkan realiasi keuangan yang dikelola kementeriannya. Hingga 26 November 2022, angka realisasi keuangan sebesar Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun. Realiasi fisiknya sebesar 75 persen. 

“Langkah-langkah pengakhiran tahun anggaran 2022 pertama mengalokasikan anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk penanganan bencana,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin, 28 November 2022.

Baca: Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk percepatan penyelesaian infrastruktur dengan progres tinggi yang harus selesai pada akhir 2022. Kementerian PUPR, kata dia, akan merujuk ke surat edaran (SE) Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2022 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang terdampak atas kenaikan harga BBM dan atau aspal pada tahun anggaran 2022.

“Dalam rangka penyusunan harga dan penyesuaian nilai kontrak yang terdampak kenaikan harga BBM ini,” ucap Basuki.

Menurut Basuki, kenapa progres penyerapan anggaran masih di bawah target 2022, karena adanya dampak dari keadaan ekonomi di Indonesia terutama masalah kenaikan harga BBM. Sehingga penyedia jasa terutama untuk jalan itu menunggu ada eskalasi atau tidak. “Jadi mereka ngerem. Setelah ada SE itu, kita urus, dan mereka sekarang jalan kembali,” kata dia.

Dia pun menjelaskan memang sudah ada kontraktor yang putus kontraknya karena berhenti. Namun, lainnya sebagian besar sudah bisa dibantu dengan eskalasi, termasuk dengan adanya surat edaran LKPP.

Sebelumnya, Basuki menjelaskan, eskalasi didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuagan Tahun 2021. Pada saat itu LKPP-nya, dia berujar, belum ada pengurusnya. Tetapi sekarang Kementerian Keuangan menyerahkan kepada LKPP

“Kemudian menjadi SE LKPP. Ini sudah bisa dipakai dasar untuk melakukan eskalasi dan sekarang sedang dilakukan prosesnya termasuk revisi dipanya,” tutur Basuki.

Anggaran yang sudah digunakan, Basuki melanjutkan, di antaranya untuk program padat karya tunai realisasi keuangan saat ini sebesar Rp 12,97 triliun atau 85,8 persen dari total pagu anggaran Rp 15,11 triliun dan menyerap tenaga kerja 661.000 orang atau 80,8 persen dari target 798.000 orang.

“Prognosisnya penyerapan tahun anggaran 2022 sebesar 96,04 persen dengan menyisakan potensi sisa anggaran sebesar Rp 4,81 triliun. Terutama pada Ditjen Sumber Daya Air sebesar sebesar Rp 1,39 triliun dan Ditjen Bina Marga sebesar Rp 2,53 triliun,” tutur Basuki.

Baca: PUPR Ungkap Minat Investasi IKN Naik 25 Kali Lipat, dari Perumahan hingga Fasilitas Kesehatan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini






Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

7 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Airlangga Klaim Penggunaan Biodiesel B35 Hemat Devisa USD 10,75 Miliar

8 jam lalu

Airlangga Klaim Penggunaan Biodiesel B35 Hemat Devisa USD 10,75 Miliar

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut penggunaan biodiesel B35 akan menghemat devisa negara hingga US$ 10,75 miliar.


Mulai Besok, Pemerintah Terapkan Biodiesel B35

10 jam lalu

Mulai Besok, Pemerintah Terapkan Biodiesel B35

Pemerintah menerapkan program Biodiesel B35 mulai besok, 1 Februari 2023. B35 dalah bahan bakar dengan presentase pencampuran BBN ke BBM 35 persen.


Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

12 jam lalu

Menpan RB Sebut Anggaran Pengentasan Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel, Begini Faktanya

Pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun yang habis untuk rapat dan studi banding di hotel menuai kontroversi. Bagaimana faktanya?


Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

13 jam lalu

Heboh Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Bocor, Ini Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Rapat Pejabat Negara

Kabar dana anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis untuk rapat dan studi banding membuat heboh. Berapa biaya perjalanan dinas sebenarnya?


Subsidi Energi 2023 Rp 209,9 T, ESDM: Rp 139,4 T untuk BBM dan LPG, Rp 70,5 untuk Listrik

1 hari lalu

Subsidi Energi 2023 Rp 209,9 T, ESDM: Rp 139,4 T untuk BBM dan LPG, Rp 70,5 untuk Listrik

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tetap menggelontorkan subsidi energi untuk tahun 2023.


Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

1 hari lalu

Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

Fungsi Sodetan Ciliwung untuk mengurangi debit air sebesar 60 kubik per detik ke Kanal Banjir Timur karena tak mampu menampung debit air


Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

1 hari lalu

Kronologi Hebohnya Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Habis untuk Rapat di Hotel dan Studi Banding

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga.


Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

1 hari lalu

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Capai 500 Triliun, Menpan RB Beri Klarifikasi

Menpan RB mengklarifikasi sejumlah hal tentang anggaran pengentasan kemiskinan.


Gelaran ASEAN Summit 2023, PUPR Bangun Akses Labuhan Bajo - Tanamori

1 hari lalu

Gelaran ASEAN Summit 2023, PUPR Bangun Akses Labuhan Bajo - Tanamori

PUPR tengah merampungkan pembangunan akses Labuan Bajo - Tanamori di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.