TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wempi Saputra menyatakan Presidensi G20 Indonesia berupaya untuk mendorong penghapusan utang bagi negara berkembang dan miskin.
Sebab, total utang negara-negara itu kini sudah menembus US$ 12,9 miliar atau sekitar Rp 200,4 triliun akibat pandemi Covid-19.
Ia pun berharap forum KTT G20 bisa segera memutuskan restrukturisasi utang tersebut. “Ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi global khususnya bagi negara miskin,” ujar Wempi dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 November 2022.
Baca: Bahlil: Pertumbuhan Ekonomi 5,72 Persen, Jangan Kita Terbuai
Saat ini terdapat 48 negara miskin yang telah memperoleh keringanan penundaan pembayaran utang. Meski begitu, penundaan bukan merupakan solusi karena utang tetap ada dan harus diselesaikan.
Oleh karena itu, kata Wempi, Indonesia sebagai Presidensi G20 harus menjadi fasilitator bagi negara-negara miskin agar bisa mendapat solusi terhadap pembayaran utang mereka.
Indonesia juga memainkan peran aktif sebagai Presidensi G20 dengan memberi dukungan penuh dan intens dalam membawa pesan penyelesaian utang ini.
Apalagi, menurut Wempi, pandemi yang berkepanjangan telah menyebabkan kontraksi perekonomian pada sejumlah negara terutama bagi negara miskin. Besarnya tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi telah menyebabkan Zambia, Chad, dan Etiopia, mengalami kesulitan membayar utang.
“Tak heran bila pemulihan ekonomi menjadi tersendat,” katanya.
Zambia, Chad dan Etiopia kin tengah menjalani program penyelesaian utang atau disebut common framework for debt treatment. Mereka juga menjadi proyek percontohan untuk penyelesaian utang bagi negara miskin. “Bila ini berhasil, maka program ini bisa diberlakukan bagi negara lainnya,” kata Wempi.
Tak hanya masalah utang, Indonesia juga mendorong negara-negara maju untuk membantu pembangunan infrastruktur di negara miskin seperti melalui peningkatan kapasitas. Dorongan itu dilakukan, menurut Wempi, karena krisis global telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian semua negara, sehingga negara kesulitan membangun infrastrukturnya.
ANTARA
Baca juga: Komentari IMF, Didik Rachbini Kritik Bunga Pinjaman Indonesia Setara dengan Bangladesh
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
