TEMPO.CO, Badung - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemerintah akan menghentikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara lebih cepat sebagai bentuk upaya melakukan transisi energi.
Adapun komitmen transisi energi dan pensiun PLTU batu bara tersebut, kata Sri Mulyani, telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 atau COP26 tahun lalu.
"Bahkan, kami bersama dengan PLN sudah mengidentifikasi pembangkit listrik mana yang akan pensiun, berapa biayanya, bagaimana dari sisi fiskal, neraca PLN, dan juga dari pihak swasta," ujar Sri Mulyani, Jumat, 11 November 2022.
Baca: RI Butuh Rp 442 Triliun untuk Transisi Energi, Luhut Sebut Skema Pendanaan Diumumkan di G20
Dalam acara Bloomberg CEO Forum bertajuk 'Moving Forward Together' yang dikutip lewat YouTube, Sri Mulyani menyatakan pembahasan dengan pihak swasta diperlukan dalam hal ini. Terutama jika pembangkit listrik yang akan dipensiunkan merupakan milik Independent Power Producer (IPP).
"Saya harap besarannya akan cukup besar untuk menciptakan kepercayaan diri dalam mewujudkan transisi energi," tuturnya.
Lebih jauh, Sri Mulyani juga menekankan bahwa partisipasi Indonesia sangat penting dalam komitmen transisi batu bara global karena Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar di dunia.
"Semua negara kaya, meminta pemenuhan komitmen transisi kepada Indonesia. Sehingga tanpa partisipasi Indonesia, tidak mungkin mewujudkan komitmen global ini," katanya.
Indonesia pun berusaha untuk memenuhi komitmen transisi batu bara dengan mulai memperkenalkan pajak karbon agar pasar karbon dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya: "Yang saya katakan adalah Indonesia sedang banyak pekerjaan..."
