TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia tengah merundingkan kerja sama dengan International Partners Group (IPG) untuk membahas pendanaan kemitraan transisi energi internasional yang adil (JETP). Ia memastikan skema pendanaan transisi energi akan diumumkan dalam G20 yang berlangsung di Bali pada 15-16 November nanti.
"Kami berencana untuk mengumumkan pernyataan bersama tentang JETP dalam Presidensi G20 dengan negara-negara IPG di Bali pada 15 November 2022," katanya dalam sambutan pada talkshow "Energy Transition on Achieving Net Zero Emission A High Call for Urgency" di COP27 Mesir, Senin (7/11), sebagaimana dipantau di Jakarta, Selasa.
Skema pendanaan transisi energi, seperti just energy transition partnership, menjadi salah satu alat utama untuk mendukung transisi energi di Indonesia. Sebab, Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$ 25-30 miliar atau sekitar Rp 442 triliun hingga 2030 untuk mengakselerasi transisi energi tersebut.
Luhut menjelaskan Indonesia siap melaksanakan program JETP. Salah satunya ialah pengurangan pemanfaatan PLTU batu bara dan mengurangi gas rumah kaca yang signifikan.
Baca juga: COP27, Rishi Sunak Tagih Janji Upaya Atasi Perubahan Iklim
Ia menegaskan pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa transisi energi mesti adil dan terjangkau. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transisi energi bersih yang didorong oleh mekanisme pembiayaan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia, Luhut mengimbuhkan, juga telah menetapkan peraturan presiden tentang pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Menurutnya, langkah tersebut dapat menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan secara luas untuk transisi energi bersih.
Langkah itu juga sekaligus menyerukan pengurangan peta jalan dan pedoman pelaksanaan untuk mempercepat peralihan dari batu bara ke energi bersih. "Peta jalan tersebut menyerukan percepatan penghentian PLTU batu bara dan mempertimbangkan rencana pascapensiun untuk decomissioning atau penggunaan kembali dengan teknologi rendah emisi karbon untuk memastikan ketahanan energi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Luhut.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti menyebut program JETP mampu mendukung Indonesia dengan nilai nyata dalam bentuk hibah. Selain itu, pinjaman lunak atau investasi pasar untuk mengejar transisi energi berkeadilan yang dipercepat dan ambisius.
Nani menekankan, transisi yang adil adalah tindakan mitigasi untuk mengurangi emisi CO2 sehingga Indonesia layak mendapatkan dukungan dari internasional. Terutama, meningkatkan target nationally determined contributions (NDC) menjadi lebih ambisius. Ia pun meyakini, melalui program JETP, Indonesia bisa mencapai mengurangi emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,9 persen tanpa syarat dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.
"Peraturan presiden tentang percepatan pengembangan energi terbarukan telah ditandatangani. Kami siap untuk melakukan penurunan emisi gas rumah kaca melalui energi transisi termasuk penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi terbarukan," ucap Nani.
ANTARA
Baca juga: Di COP27, PLN Sebut Telah Kurangi 31 Juta Metrik Ton Emisi Karbon dan Percepat Pensiun PLTU
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
