Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tren PHK Naik, Kemnaker Minta Pengusaha Melakukan Cara Berikut

image-gnews
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengakui kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat. Utamanya terjadi pada sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor. Pasalnya, terjadi penurunan order dari Amerika Serikat dan Eropa akibat gejolak perekonomian global. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro menilai masih ada sejumlah cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencegah terjadinya PHK. 

"PHK bisa dicegah apabila ada dialog antara dinas tenaga kerja, serikat pekerja, dan manajemen perusahaan," tuturnya dalam konferensi pers virtual pada Senin, 7 November 2022.

Baca: Diduga Minta Karyawan Mundur, Akun Instagram Erigo Diserang Warganet hingga ...

Kemnaker mendorong perusahaan melakukan beberapa langkah agar PHK massal tidak terjadi. Langkah pertama adalah mengurangi fasilitas pekerja, terutama fasilitas untuk tingkat manajer dan direktur. Perusahaan juga disarankan untuk menghapuskan bonus tahun ini dan mengurangi shift pembagian tenaga kerja. Karena, menurut Indah, sistem tersebut dapat berpengaruh pada pengeluaran kantor seperti listrik, air, dan lainnya. 

Kemudian Kemnaker mendorong perusahaan untuk menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan meliburkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Perusahaan juga didorong untuk tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Selain itu, ia menyarankan agar perusahaan memberikan pensiun bagi para pekerja yang sudah memenuhi syarat yang tertuang dalam aturan perusahaan.

Ia mengatakan langkah-langkah tersebut harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara serikat pekerja, pihak manajemen perusahaan, dan dimediasi oleh dinas tenaga kerja. "Jadi tidak boleh diputuskan sendiri oleh manajemen atau direksi perusahaan," ucapnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun tren PHK, menurut Indah, sudah naik sejak 2020. Terutama saat puncak terjadinya pandemi Covid-19. Tetapi, Kemnaker mencatat terjadi penurunan angka PHK pada 2021. Kemudian, PHK massal kembali marak pada Maret 2022. Kejadian PHK saat itu hampir mencapai 9000 kasus. Selanjutnya terjadi peningkatan lagi pada September 2022 sejumlah 1.428 kasus. 

Sementara untuk kasus mogok kerja atau unjuk rasa, terjadi penurunan sejak 2021 sebanyak 387 kasus. Lalu menurun menjadi 18 kasus di Maret 2022. Tetapi terjadi peningkatan pada September 2022 menjadi 108 kasus mogok kerja. 

Kemnaker mencatat terdapat potensi kasus PHK yang sangat tinggi, berasal dari laporan yang masuk. Tercatat pada 2020 ada 386.877 kasus potensi PHK. Tetapi angkanya menurun cukup drastis sampai maret 2022 menjadi 1.515. 

Indah mengatakan pada September 2022 terjadi kembali peningkatan potensi PHK. Tetapi menurut dia jumlahnya tidak terlalu signifikan karena banyak dimediasi oleh dinas tenaga kerja sebagai mediator hubungan industrial. "Kemenaker bersama sp/sb dan juga asosiasi pengusaha terus mengedepankan dialog untuk benar-benar mencegah PHK," ucapnya. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca: PHK Massal di Industri Tekstil, Kadin Berharap Eksportir Sasar Pasar Baru

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

12 jam lalu

Danang Girindrawardana (kiri). TEMPO/Tony Hartawan
Industri Tekstil Dalam Negeri Gulung Tikar, API: Karena Kemendag Longgarkan Impor

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan bahwa penyebab bangkrutnya industri tekstil dalam negeri adalah pelonggaran impor oleh Kemendag.


Ledakan Smelter Nikel Lagi, Jatuh Korban Lagi: K3 Disebut Tak Sejalan Investasi

22 jam lalu

Pekerja industri nikel melintas di jalur menuju kawasan industri IMIP, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. Keberadaan kawasan industri nikel di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali memberi dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pekerja yang tinggal di kawasan industri tersebut. ANTARA/Mohamad Hamzah
Ledakan Smelter Nikel Lagi, Jatuh Korban Lagi: K3 Disebut Tak Sejalan Investasi

Perusahaan smelter nikel seharusnya belajar dari insiden ledakan yang menyebabkan 21 pekerja tewas dan luka berat pada 24 Desember 2023.


Tuntutan Serikat Pekerja Imbas Kecelakaan Berulang Smelter Nikel ITSS Morowali: Audit Menyeluruh, Hentikan Operasi

1 hari lalu

Kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Morowali, Sulawesi Tenggara, 24 Desember 2023. Kebakaran di salah satu pabrik pengolahan atau smelter nikel milik PT ITSS diakibatkan oleh ledakan tungku. Foto: Istimewa
Tuntutan Serikat Pekerja Imbas Kecelakaan Berulang Smelter Nikel ITSS Morowali: Audit Menyeluruh, Hentikan Operasi

Kalangan buruh bereaksi setelah ledakan kembali terjadi di smelter nikel milik PT ITSS di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Sulawesi Tengah.


Ramai Dikabarkan PHK Besar-Besaran, GOTO Jelaskan Duduk Persoalan ke BEI

2 hari lalu

Mitra layanan ojek daring Gojek menunjukkan logo merger perusahaan Gojek dan Tokopedia yang beredar di media sosial di shelter penumpang Stasiun Kereta Api Sudirman, Jakarta, Jumat 28 Mei 2021. Sejumlah mitra pengemudi Gojek berharap mergernya dua perusahan startup Gojek dan Tokopedia memberikan dampak positif bagi kalangan mitra dengan meningkatnya bonus dan insentif karena penggabungan tersebut telah meningkatkan nilai atau valuasi perusahaan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ramai Dikabarkan PHK Besar-Besaran, GOTO Jelaskan Duduk Persoalan ke BEI

Manajemen GoTo menjelaskan duduk persoalan ke otoritas BEI perihal ramai pemberitaan soal PHK yang dilakukan perseroan.


Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

2 hari lalu

Mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman, menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Reyna Usman, diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, Reyna Usman Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 17,6 Miliar

JPU KPK menyatakan Reyna Usman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara korupsi ini.


Kelompok Pekerjaan Ini Paling Diminati Orang Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri

2 hari lalu

Ilustrasi rapat di kantor. Foto: Freepik.com/pressfoto
Kelompok Pekerjaan Ini Paling Diminati Orang Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri

Dalam survei JobStreet, ditemukan bahwa 81 persen Indonesia di bidang digital, data science, dan AI berminat bekerja di luar negeri.


Minat Pekerja Indonesia ke Luar Negeri Turun, 71 Persen Pekerja Pilih Remote Working

2 hari lalu

Ilustrasi bekerja dari rumah. (Shutterstock)
Minat Pekerja Indonesia ke Luar Negeri Turun, 71 Persen Pekerja Pilih Remote Working

Berdasarkan survei mobilitas kerja, tercatat bahwa 71 persen pekerja Indonesia memilih remote working dibanding bekerja di luar negeri.


Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

3 hari lalu

Seorang petugas polisi terlihat di depan gedung yang terbakar di Mangaf, Kuwait selatan. Reuters
Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

Setidaknya 41 orang tewas ketika kebakaran terjadi di sebuah gedung yang menampung para pekerja di Kuwait, menurut pihak berwenang.


BP Tapera Masih Godok Ketentuan Iuran untuk Freelance

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
BP Tapera Masih Godok Ketentuan Iuran untuk Freelance

Pemerintah mewajibkan pekerja swasta dan pekerja mandiri yang memenuhi syarat untuk ikut program Tapera.


OPSI Minta Tapera Tidak Disamakan dengan JKN

4 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
OPSI Minta Tapera Tidak Disamakan dengan JKN

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) menyebut Tapera berbeda jauh dengan JKN. Karena Tapera tidak menjamin pesertanya mendapatkan manfaat sebes