Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyatakan pihaknya telah melakukan penggeledahan terhadap tujuh perusahaan pada Selasa, 1 November kemarin. dia menyampaikan perusahaan itu merupakan tempat yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi proyek pembangunan menara 4G BAKTI Kominfo.
"Tim penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat yang di duga terkait dengan tindak pidana di maksud. Antara lain satu, kantor PT. Fiberhome Technologies Indonesia, PT. Aplikasi Aplikanusa lintasarta, PT. Infrastruktur bisnis sejahtera, PT. Sansine Exindo, PT. Moratelindo, PT. Exelsia Mitraniaga Mandri, dan PT. ZTE Indonesia," kata dia.
Dalam penggeledahan tersebut, tim Kejaksaan Agung menemukan beberapa dokumen penting dalam proses pembangunan proyek menara. Kuntadi mengatakan barang bukti itu masih dilakukan pendalaman untuk diselesaikan.
"Berdasarkan hasil ekspose tersebut status penyelidikan kita naikan ke penyidikan. Adapun hasil penggeledahan kita menemukan tentang dokumen-dokumen penting terkait degan penanganan perkara ini dan saat ini masih kita dalami dan kita pelajari," ujar Kuntadi. Meskipun demikian, tim penyidik belum menetapkan satu pun tersangka dalam kasus ini.
Proyek pembangunan BTS yang digarap oleh Kominfo itu diduga bermasalah setelah molor dari jadwal yang ditentukan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juni lalu menyatakan akan mengaudit proyek tersebut. Proyek yang digarap secara tahun jamak atau multi-years itu sudah berjalan selama tiga tahun dan telah memasuki masa audit.
Proyek yang diinisiasi sejak akhir 2020 ini direncanakan menyentuh 7.904 titik blankspot serta 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal hingga 2023. Pembangunannya terbagi atas dua tahap. Tahap pertama, BTS ditargetkan berdiri di 4.200 lokasi dan penggarapannya semestinya telah rampung pada 2022. Sedangkan sisanya diselesaikan sampai 2023.
Namun hingga kuartal II 2022, BAKTI tercatat baru merampungkan 2.060-2.070 tower untuk tahap pertama. “Itu yang sudah on air,” kata Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile Backhaul BAKTI Feriandi Mirza saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Selatan, 3 Juni lalu.
Feriandi mengatakan ada berbagai hambatan yang dialami oleh pekerja di lapangan baik di daerah Papua dan non-Papua. Di wilayah luar Papua, dia bercerita penyelesaian proyek pembangunan BTS sempat terganggu oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi rantai pasok.
Selama wabah meruak, kontraktor BTS kesulitan mendapatkan perangkat microchip yang masih banyak diimpor dari negara lain, seperti Cina. “Karena perangkat (telekomunikasi) ini mostly 100 persen masih impor,” katanya.
Pasokan perangkat telekomunikasi dari negara-negara produsen microchip menyusut lantaran produksi berkurang. Ditambah lagi, lalu-lintas logistik dari satu negara ke negara lain terganggu karena kebijakan lockdown.
KHORY ALFARIZI | ARRIJAL RACHMAN | MUH RAIHAN MUZAKKI
Baca Juga: PPATK Dalami Aliran Duit Dugaan Korupsi Proyek BTS Kominfo
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
