TEMPO.CO, Jakarta -Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas mafia sistem logistik di Indonesia. Kata dia, mafia itu bukan hanya bergerak di lingkup pelabuhan saja melainkan sudah bergerak dari hulu ke hilir.
"Sehingga kurang tepat kalau orang mengatakan ada mafia di pelabuhan, yang lebih tepat adalah ada mafia logistik," kata Moeldoko di acara Stranas PK secara daring, Kamis, 27 Oktober 2022.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi, kata Moeldoko, telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yang salah satu tujuannya adalah untuk menuntaskan pemberantasan para mafia di sistem logistik nasional itu.
Menurut dia, sejauh ini Stranas PK sudah aktif menjalankan tugasnya untuk memperbaiki tata kelola di pelabuhan. Terindikasi dari langkah mereka yang mulai mampu mencegah tindak pidana korupsi di pelabuhan dan meningkatkan efektifitas serta efisiensi tata kelola bisnis di pelabuhan.
"Tidak hanya berguna untuk memerangi ruang gelap yang biasa dimanfaatkan oleh oknum untuk korupsi dan memburu rente, tapi juga agar publik terlibat seluas mungkin dalam pencegahan korupsi tersebut," ujar Moeldoko.
Moeldoko menekankan, reformasi tata kelola di pelabuhan ini penting karena pelabuhan menjadi pintu masuk utama perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Jika tata kelola ini tidak dijaga dengan baik dipastikannya yang rugi masyarakat sendiri karena barang yang didapat akan lebih mahal akibat biaya ekonomi di pelabuhan menjadi tinggi.
"APBN dari sisi penerimaan maupun belanja akan terdampak karena tingginya biaya logistik Indonesia yang menurut Bank Dunia berkontribusi sebesar 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini dari Bank Dunia 2018," kata dia.
Perbaikan di tata kelola pelabuhan ini menurutnya sudah tercermin dari membaiknya Logistic Performance Index Indonesia yang peringkatnya naik dari posisi pada 2018 di level 63 menjadi 46 pada 2021. Angka indeks juga naik dari 2,98 pada 2018 menjadi 3,15 pada 2021 data Bank Dunia.
Tapi, Moeldoko menekankan, angka Logistic Performace Index Indonesia itu masih lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Negara-negara itu disebutkannya adalah Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Karena itu dia meminta permasalahan logistik harus segera dituntaskan dan dipertahankan meski presidennya berganti.
"Oleh karaen itu kita tidak boleh lagi ada langkah mundur dari seluruh pemangku kepentingan di pelabuhan, ego sektoral harus dikesampingkan," ucap Moeldoko.
Dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya, dia optimistis tata kelola perizinan, baik di lingkup pelabuhan, maupun di sektor usaha lainnya dapat terjaga asalh sistem pengawasannya sudah terbentuk sehingga bisa diawasi dengan transparan.
"Jadi enggak ada lagi istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, itu sudah bahasa primitif itu, bahasa usang itu," kata mantan Panglima TNI itu.
Baca Juga: Moeldoko Sebut Kerugian Akibat Hacker USD 6 Triliun: RI Perlu Perkuat Infrastruktur Digital
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
