Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bahlil: 28 Negara yang Antre Jadi Pasien IMF Bukan Negara Berkembang Saja

image-gnews
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi jajarannya memberi keterangan kepada wartawan terkait perkembangan investasi tahun 2022, di Jakarta, Senin, 26 September 2022. Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Indonesia tahun ini menargetkan investasi yang masuk sebesar Rp 1.200 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi jajarannya memberi keterangan kepada wartawan terkait perkembangan investasi tahun 2022, di Jakarta, Senin, 26 September 2022. Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Indonesia tahun ini menargetkan investasi yang masuk sebesar Rp 1.200 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan 28 negara yang tengah antre menjadi pasien IMF saat ini.

Hingga tadi malam dia mengecek perkembangan di IMF tersebut, Bahlil mengaku belum mendapatkan informasi nama-nama negaranya. Hanya saja, kata dia, 28 negara itu tidak hanya berasal dari negara berkembang.

"Belum diumumkan negara-negara mana saja, tapi indikasinya tidak hanya negara berkembang, tapi juga mungkin juga negara yang bukan berkembang bisa kena, ngerti maksud saya kan," kata Bahlil di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022.

Ia memastikan Indonesia bukan bagian yang tengah antre menjadi pasien IMF supaya bisa mendapatkan bantuan. Sebab, dia mengatakan, hingga saat ini ekonomi Indonesia masih dapat tetap tumbuh setelah Pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan.

"Leadership kepemimpinan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia sudah teruji dalam proses mengendalikan Covid-19 dan ini tinggal bagaimana kita meraciknya," ucap dia.

Menurut dia, yang menyebabkan 28 negara ini akhirnya harus menjadi pasien IMF karena perekonomiannya tidak mampu pulih diawali dari tekanan yang mereka hadapi dari dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sejak 2018.

Saat perekonomian banyak negara terdampak perang perdagangan antara Amerika dan Cina, dilanjutkan dengan munculnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian banyak negara terkontraksi. Itu belum selesai, muncul perang senjata antara Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis energi dan pangan dunia.

"Jadi ibarat daya tahan tubuh sudah lemah, ditambah lagi pukulan perang antara Ukraina sama Rusia, dampaknya ini pangan sama energi dan ini hampir semua negara kena," ujarnya .

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia sebetulnya tidak terlepas dari dampak tekanan ekonomi global itu. Apalagi, harga minyak dunia kata Bahlil telah meroket dari mulanya sektiar US$ 63 per barel kini menjadi US$ 100 dolar per barel lebih.

"Apa enggak keok. Sekarang nilai tukar rupiah kita sudah hampir Rp 15 ribu lebih, Inggris saja yang begitu negara hebat dia mengalami krisis energi," katanya.

Ia menekankan, Indonesia berhasil menjaga daya tahan perekonomiannya karena kemampuan menjaga fundamental ekonominya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terus disehatkan dengan defisit semakin rendah. Sedangkan negara lain seperti Inggris malah sebaliknya.

"Dia melakukan semua kebijakan dengan menurunkan pajak agar memicu konsumsi, mensubsidi sebagain upah, tapi di respons negatif oleh pasar keuangan, poundsterling jatuh dan sekarang sudah mulai naik lagi tapi kan kondisi ini semaunya tidak menentu," kata Bahlil.

Baca Juga: Luhut Gunakan Istilah Perang Rakyat Semesta untuk Antisipasi Resesi, Apa Artinya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

1 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.


Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

1 hari lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif usai rapat dengar pendapat dengan PT Vale Indonesia dan Mind ID di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu, 3 April 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.


GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

1 hari lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
GP Ansor Nilai Rencana Bahlil Beri IUP untuk Ormas Ide yang Bagus

GP ANsor menilai pemberian IUP ini ide yang bagus terhadap kontribusi dan peran ormas sebagai salah satu komponen bangsa


Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

1 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. TEMPO/Defara
Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?


GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

1 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
GP Ansor Puji Ide Menteri Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas

Bahlil mengatakan pemberian IUP untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah selama dilakukan dengan baik.


Wakil Menteri Luar Negeri Soroti 5 Hal Ini dalam Pertemuan UNCTAD

2 hari lalu

Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung. ANTARA
Wakil Menteri Luar Negeri Soroti 5 Hal Ini dalam Pertemuan UNCTAD

Wakil Menteri Luar Negeri mengingatkan negara berkembang mengimbau negara berkembang tingkatkan kerja sama karena ada persaingan geopolitik


Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

3 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. TEMPO/Adinda Jasmine
Jatam Kritik Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Ala Bahlil: Menambah Masalah Kerusakan Lingkungan

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadalia untuk bagi-bagi izin usaha tambang pada Ormas. Dianggap menambah masalah


Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

3 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Izin Usaha pertambangan untuk Ormas, Tanggapan Walhi hingga Rentan Kerusakan Lingkungan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan tidak akan menjadi masalah


Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

3 hari lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.


Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

3 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Bahlil Berencana Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Ini Tanggapan Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi rencana Menteri Bahlil Lahadalia membagikan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas.