Profil PLTU Batang yang Bolak-balik Ditolak Warga dan Aktivis Lingkungan

Sekitar 700 warga yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Batang melakukan aksi penolakan pembuatan MP3Ei PLTU Batubara Batang di depan gedung Kementerian Perekonomian di Jakarta, Selasa (30/4). Mereka Medesak Hatta Rajasa untuk membatalkan pembangunan PLTU terbesar di kawasan Asia Tenggara itu. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa tahun ke belakang, Pembangkit Listrik Tenaga Uap  atau PLTU Batang kerap bolak-balik didemo oleh warga. Memang jika dilihat hal positifnya, PLTU ini mampu meningkatkan ekonomi rakyat dan sumber daya listrik bagi kesejahteraan masyarakat, namun berbeda apabila dilihat dari segi dampak buruk terhadap lingkungan.

Berdasarkan jurnal berjudul Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan yang terbit pada 2020, dampak buruk itu seperti semakin banyaknya polusi udara karena penggunaan batu bara sebagai bahan bakar.

Selain itu, limbah dari pengambilan tanah dan batuan dasar baik di daratan maupun di bawah air atau sering disebut dreadging menjadi permasalahan para nelayan. Pasalnya, pembangunan tersebut membuat hasil mata pencaharian utama nelayan semakin berkurang kian harinya.

Tak salah apabila PLTU ini banyak didemo oleh warga. Seperti mengutip tambang.co.id, banyak warga menolak dan menentang pembangunan ketika mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengunjungi lokasi pembangunan proyek PLTU pada 2014. Namun JK tegas menyatakan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan dan membangun proyek kelistrikan ini.

Demo lainnya dilakukan juga ketika Presiden Jokowi yang batal meninjau lokasi proyek PLTU pada Rabu, 29 April 2015. Akan tetapi, keputusan masih sama bahkan Presiden Jokowi PLTU Batang dengan meletakan batu pertama pembangunan pada 28 Agustus 2015.

Adapun penolakan dari sejumlah aktivis di berbagai komunitas seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace dan Jaringan Tambang (Jatam). Mereka menyelenggarakan unjuk rasa perihal Coal-Ruption atau korupsi batu bara di depan gedung KPK pada tahun 2017.

Sampai di tahun ini atau tepat pada 2022, demo masih dilakukan oleh ratusan warga di lokasi pembangunan PLTU Batang berlangsung meneggangkan. Demo ini membuat warga sampai memblokir jalan karena belum mendapat ganti rugi dari pihak konsorsium.

Banyaknya demo membuat semakin perlunya melihat latar belakang pembuatan proyek ini. Oleh karena itu, berikut penjelasan lengkap dari proyek pembangun PLTU Batang tersebut.

Profil PLTU Batang

Dalam laman kppip.go.id, PLTU atau Central Java Power Plant (CJPP) ini merupakan salah satu proyek pembangkit listrik tenaga uap ultra critical sebesar 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Selain itu, disebutkan juga bahwa PLTU Batang dibangun dari segenap perusahaan seperti Special Purpose Vehicle (SPV) PT Bhimasena Power Indonesia yang beranggotakan J-POWER (34 persen), Adaro (34 persen), dan Itochu (32 persen).

Lalu proyek ini juga telah mendapatkan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan Pemerintah Pusat untuk risiko politik dan force majeure berdasarkan Perjanjian Penjaminan tanggal 6 Oktober 2011.

Proyek yang memiliki nilai investasi sebesar Rp 56.7 Triliun ini terkena hambatan konstruksi hingga semester I tahun 2016. Namun melansir djppr.kemenkeu.go.id, proses pembangunan dapat dilakukan kembali setelah lahan fasilitas transmisi telah tersedia 100 persen dan sudah tercapainya tanggal pembiayaan atau financial close pada tanggal 6 Juni 2016.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, PLTU Batang direncanakan secara postif demi menunjang kebutuhan tenaga listrik di Pulau Jawa. Selain itu, PLTU ini merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW.

Perlu diketahui, skema pembangungan proyek ini dilakukan dengan metode BOOT atau Build, Own, Operate and Transfer with 25 years of operation period. Dengan kata lain dapat mengoperasionalkan pembangkit dan menjual listrik dari PLTU Batang ke PT PLN selama kurun waktu 25 tahun, yang selanjutnya akan diserahterimakan kepada PT PLN untuk pengoperasian berikutnya.

Target PLTU Batang ini bisa beroperasi tahun ini. Awalnya PT Adaro Energi Indonesia Tbk (ADRO) terpaksa harus menunda pengoperasian pada awal tahun dikarenakan terjadi over suplai listrik di PT PLN (Persero). Namun, PLTU ini telah beroperasi sejak 31 Agustus 2022.

FATHUR RACHMAN 

Baca: Jokowi Batal ke PLTU Batang, Warga Tetap Demo

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

1 jam lalu

Uji Kelayakan Calon Panglima TNI Digelar Besok, Komisi Pertahanan Bakal Berkunjung ke Rumah KSAL

Uji kelayakan calon Panglima TNI akan diisi dengan acara kunjungan ke rumah KSAL Laksamana Yudo Margono.


Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

2 jam lalu

Perintah Jokowi ke Menteri ATR/BPN: Jangan Beri Ampun Mafia Tanah

Jokowi menyebut Hadi merupakan mantan Panglima TNI, sehingga ia berharap ada ketegasan terhadap para mafia tanah sehingga masyarakat merasa aman.


Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

3 jam lalu

Jokowi Klaim Selesaikan Konflik Pertanahan Suku Anak Dalam yang Sudah Berjalan 35 Tahun

Jokowi menyebut persoalan suku yang berdiam di hutan Jambi itu bisa selesai karena Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto turun ke lapangan.


Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

5 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

6 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

7 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

7 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

8 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

8 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

8 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.