Tarif Angkutan Penyeberangan Naik 11,79 Persen, Kenapa Akhirnya Pengusaha Terima Keputusan Itu?

Bus dan truk yang akan menyeberang ke Sumatera terparkir di Dermaga 3 saat menunggu giliran masuk ke kapal ferry di Pelabuhan Merak, Banten, Kamis 6 Agustus 2020. Menurut GM PT ASDP Merak Hasan Lessy meski sudah tidak diberlakukan pembatasan penumpang dan angkutan di Pelabuhan Merak tapi volume penyeberangan menurun hingga 70 persen dari biasanya karena terdampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengatakan saat ini harus menerima keputusan Kementerian Perhubungan soal kenaikan tarif angkutan penyeberangan. Kenaikan tarif itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Litas Antar-Negara.

“Gapasdap harus tetap dapat menerima dan mengawal apa yang telah diputuskan oleh Kemenhub,” ujar Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai saat dihubungi pada Jumat, 16 September 2022.

Karena, kata Rifai, lagi-lagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan penyeberangan yang menjadi pertimbangannya. Selain itu, para pengusaha juga tidak mau terjadi stagnasi kontribusi pergerakan orang dan barang terganggu.

“Karena kalau ini terjadi (pergerakan orang dan barang terganggu), maka secara nasional perekonomian akan berdampak negatif,” kata dia.

Dalam Kepmenhub Nomor 172 Tahun 2022 itu, tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi naik rata-rata 11,79 persen. Aturan tersebut ditetapkan pada 15 September 2022, selanjutnya pada 16-18 September 2022 adalah masa sosialiasi dan penyesuaian sistem dan akan berlaku pada Senin, 19 September 2022, pukul 00.00 WIB.

Namun, Rifai menjelaskan angka persentase tersebut jauh dari aspirasi para pengusaha yang sudah disampaikan kepada Kemenhub. Karena sebelumnya para pengusaha menginginkan minimal tarif angkutan penyeberangan naik 25 persen.

Perhitungannya, kekurangan perhitungan HPP tarif yang dihitung dan ditetapkan pada tahun 2019 berdasarkan Permenhub Nomor 66 Tahun 2019 belum mencapai 100 persen. “Tetapi baru mencapai 63 persen saja, artinya masih ada kekurangan sebesar 37 persen,” kata dia. 

Selanjutnya: Pengusaha awalnya minta tarif angkutan penyeberangan naik 57 persen. 






Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

3 hari lalu

Rencana Tarif Ojol Ditetapkan Gubernur, SPAI: Mesti Dihitung dari Titik Awal Penjemputan

Terlepas dari kebijakan penetapan tarif ojol, Lily meminta Kemenhub merevisi pasal yang berkaitan dengan hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

4 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur Gubernur, Asosiasi Driver: Itu Salah Satu Tuntutan Kami

Asosiasi Driver Ojek Online Garda Indonesia menyambut baik wacana Kemenhub merevisi Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 sehingga tarif ojek online akan diatur dan ditetapkan gubernur.


Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

4 hari lalu

Tarif Ojek Online Bakal Diatur oleh Gubernur, Begini Tanggapan Pengemudi

Pengemudi ojek online sebelumnya menuntut agar tarif ojol dapat diatur per provinsi atau kabupaten/kota.


Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

5 hari lalu

Kemenhub Sebut Gubernur Kini Putuskan Biaya Jasa Batas Atas dan Bawah Ojek Online

Kemenhub menyampaikan bahwa ketentuan terkait penyesuaian tarif ojek daring (online) akan ditetapkan oleh Gubernur.


Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

7 hari lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

8 hari lalu

Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

Kemenhub menyiapkan KM Tatamailau sebagai hotel terapung untuk mendukung penyelenggaraan Sail Tidore 2022 di Kota Tidore, Maluku Utara


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

9 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

9 hari lalu

Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan pemberlakuan larangan truk ODOL pada tahun depan tidak bisa ditunda lagi.


Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

9 hari lalu

Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

Kebijakan truk odol pada 2023 diperkirakan bakal diterapkan secara bertahap untuk menghindari dampak kenaikan harga barang.


Lowongan PPPK Tenaga Kesehatan Kemenhub Diperpanjang hingga 22 November, Cek Syaratnya

14 hari lalu

Lowongan PPPK Tenaga Kesehatan Kemenhub Diperpanjang hingga 22 November, Cek Syaratnya

Kemenhub mengumumkan memperpanjang pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan instansi tersebut.