TEMPO.CO, Jakarta - Usai realisasi kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak yang menimbulkan kehebohan publik hingga demo di berbagai daerah, kini rakyat dikejutkan kembali dengan wacana listrik 450 VA dihapus.
Sebelumnya, kabar terkait listrik 450 VA dihapus terdengar saat rapat panitia kerja Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR mengenai asumsi dasar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung pada hari Senin, 12 September 2022.
Dalam rapat tersebut, usulan listrik 450 VA dihapus diajukan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah.
Said membeberkan bahwa permasalahan kelistrikan negara bukanlah anggaran subsidi ataupun salah sasaran, tetapi kelebihan suplai atau oversupply yang berujung pada pembengkakan anggaran negara.
Perlu diketahui bahwa penyaluran daya listrik yang efisien hanya terjadi apabila daya listrik tidak berlebihan (oversupply) ataupun kekurangan (undersupply). Artinya, jumlah listrik yang disediakan oleh negara harus pas atau selaras dengan permintaan listrik yang ada.
Apabila tidak selaras, maka terjadi kelebihan suplai listrik yang tak terpakai, tetapi negara tetap mengeluarkan anggaran untuk suplai listrik tersebut. Hal ini pun disampaikan oleh Said bahwa anggaran akan bengkak apabila oversupply listrik tidak ditangani.
"Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu bayar Rp 3 triliun. Bermanis-manis, juga bayar Rp 3 triliun. Senyum, (juga bayar) Rp 3 triliun. Merengut (bayar) Rp 3 triliun. Dia (oversupply listrik) nggak bisa diapa-apain, wajib bayar aja Rp 3 triliun," kata Said terkait anggaran negara yang harus keluar karena kelebihan suplai.
Oleh karena itu, guna meningkatkan penggunaan atau permintaan listrik, Said menyarankan pemerintah untuk menghapuskan tarif listrik 450 VA dan menggantinya jadi 900 VA. Hal serupa berlaku untuk konsumsi listrik 900 VA yang akan dinaikkan menjadi 1.200 VA.
"Bahwa tadi, salah satu kebijakan yang diambil (menaikkan daya listrik) 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1.200 VA, tanpa dikaitkan dengan kompor listrik, kami sepakat dengan pemerintah," ujar Said,
Tanggapan Dirut PLN hingga Menteri ESDM
Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN Darmawan Prasodjo justru mengaku belum mendapat rencana spesifik terkait listrik 450 VA dihapus.
“Kami belum paham mengenai itu. Dari pemerintah sendiri arahannya tidak ada penghapusan dari 450 VA ke 900 VA,” kata Darmawan kepada Tempo pada Rabu, 14 September 2022.
Menteri ESDM Arifin Tasrif juga meminta pada pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana penghapusan tarif listrik 450 VA. “Kita baru saja naik BBM masa yang itu (listrik 450 VA dihapus) juga. Mungkin harus dilakukannya evaluasi betul,” kata Arifin saat ditemui di Kompleks Kementerian ESDM pada hari Selasa, 13 September 2022.
ACHMAD HANIF IMADUDDIN
Baca: 4 Fakta Soal Listrik 450 VA Dihapus, Dirut PLN: Kami Belum Paham Itu
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
