Ekonomi 2023 Masih Tak Menentu, Ada Rambu-rambu Inflasi Naik

Febrio N Kacaribu. Feb.ui.ac.id

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menetapkan asumsi makro terbaru dalam desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Dari situ tergambar kondisi ekonomi tahun depan. Diperkirakan, pemerintah masih menghadapi ketidakpastian.

“Kita pastikan kita harus siapkan buffer untuk antisipasi ketidakpastian yang masih akan cukup tinggi di tahun 2022 maupun 2023," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 16 September 2022.

Berdasarkan hasil rapat antara pemerintah dan Banggar pada awal pekan ini, ada perubahan sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2023 yang telah dibacakan Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2022. Di antaranya asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, dan lifting gas.

Inflasi disepakati naik dari semula 3,3 persen menjadi 3,6 persen. Pemerintah mempertimbangkan tekanan inflasi global yang diperkirakan masih tinggi serta volatilitas dan ketidakpastian dari pergerakan harga komoditas global. 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pun berubah dari semula Rp 14.750 menjadi Rp 14.800. Perubahan ini menghitung tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global serta ketatnya kondisi likuiditas global.

Sementara itu, dengan adanya peluang untuk mendorong peningkatan, lifting migas juga sedikit dinaikkan. Sebelumnya proyeksi lifting 1.050 barel setara minyak per hari atau barrel oil equivalent per day (BOEPD) menjadi 1.100 (BOEPD).

Adapun asumsi makro yang masih sama dengan rancangan awalnya adalah target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di level 5,3 persen. Kemudian, harga minuak mentah yang dipatok di level US$ 90 per barel, lifting minyak tetap sebesar 660 ribu barel per hari, serta tingkat bungan Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun 7,9 persen.

Selain asumsi makro, pemerintah bersama DPR berkomitmen untuk mendorong pendapatan negara lebih optimal dengan menjaga iklim investasi tetap kondusif. Target pendapatan negara disepakati menjadi Rp 2.463,0 triliun atau naik Rp 19,4 triliun dari RAPBN 2023 yang sebesar Rp 2.443,6 triliun.

Pendapatan itu terdiri atas penerimaan perpajakan 2023 yang menjadi Rp 2.021,2 triliun atau lebih tinggi Rp 4,3 triliun dari target perpajakan yang diusulkan dalam RAPBN 2023. Ini karena ada usaha keras penerimaan pajak sebesar Rp 2,9 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 1,4 triliun.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP meningkat Rp 15,1 triliun. Penerimaan ini terdiri atas Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) naik Rp 7,2 triliun; Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) naik Rp 5,0 triliun; serta Pendapatan PNBP lainnya naik Rp 2,9 triliun.

Peningkatan tersebut juga dipengaruhi penyesuaian nilai tukar rupiah menjadi Rp 14.800 per dolar Amerika. Kemudian, peningkatan lifting gas menjadi 1.100 BOEPD, harga komoditas, serta perbaikan dan inovasi layanan.

Alokasi subsidi energi pada 2023 juga telah ditetapkan sebesar Rp 212,0 triliun atau naik Rp 1,3 triliun ketimbang dalam RAPBN 2023. Sementara itu, kompensasi energi, seperti untuk bahan bakar minyak atau BBM dan listrik, masih akan dibahas lebih lanjut.

Dengan kesepakatan tersebut, APBN 2023 dalam postur sementara tetap didorong menjaga komitmen konsolidasi fiskal. Defisit diperkirakan sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen dari prduk domestik bruto (PDB). "Dalam konteks inilah, kita harus bisa memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga akan tetapi di sisi lain APBN-nya juga tetap semakin sehat," kata Febrio.

Baca Juga: Kajian Cepat Ombudsman: Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi Tidak Tepat

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Inflasi Masih Tinggi, Pertumbuhan Ekonomi Inggris Diprediksi Melambat

2 jam lalu

Inflasi Masih Tinggi, Pertumbuhan Ekonomi Inggris Diprediksi Melambat

Pertumbuhan ekonomi Inggris pada tahun depan diprediksi melambat karena inflasi masih tinggi. Hal ini berdampak pula pada masuknya investasi


Mengulik Dampak Pemberlakuan Batas Harga pada Minyak Rusia

21 jam lalu

Mengulik Dampak Pemberlakuan Batas Harga pada Minyak Rusia

Adanya pembatasan harga atau price cap pada minyak Rusia, yang tidak boleh lebih dari USD 60, bisa berdampak pada output dan inflasi.


Terpopuler Bisnis: BPS Ingatkan Tren Inflasi Desember Meningkat, Tiap Pekan Rapat Inflasi Digelar

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: BPS Ingatkan Tren Inflasi Desember Meningkat, Tiap Pekan Rapat Inflasi Digelar

Berita terpopuler di kanal ekonomi dan bisnis dimulai dengan kabar BPS memperingatkan kenaikan inflasi akan semakin tinggi pada Desember 2022.


Selama Bulan Desember , Bapanas Gelar Program Pangan Murah Serentak di 34 Provinsi

1 hari lalu

Selama Bulan Desember , Bapanas Gelar Program Pangan Murah Serentak di 34 Provinsi

Bapanas menyiapkan Mobilisasi Pangan dan Gelar Pangan Murah serentak di 34 provinsi selama Desember.


Sebut Ekonomi RI 2023 Tertekan, Apindo Ungkap Sektor Usaha yang Omsetnya Turun Signifikan

1 hari lalu

Sebut Ekonomi RI 2023 Tertekan, Apindo Ungkap Sektor Usaha yang Omsetnya Turun Signifikan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia tertekan pada tahun 2023.


BPS Peringatkan Tren Inflasi Semakin Meningkat di Bulan Ini

1 hari lalu

BPS Peringatkan Tren Inflasi Semakin Meningkat di Bulan Ini

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono memperingatkan kenaikan inflasi akan semakin tinggi pada Desember 2022 ini.


Terkini: Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Pengusaha RI Khawatir Lockdown Cina

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Pengusaha RI Khawatir Lockdown Cina

Jokowi memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memprioritaskan penanganan inflasi di daerah.


Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

1 hari lalu

Jokowi Ingin Inflasi Ditangani seperti Covid-19, Tito: Setiap Minggu Dibahas dan Dievaluasi

Jokowi mengklaim upaya pemerintah mengendalikan inflasi di Tanah Air sudah detail dan cukup berhasil.


Dwi Soetjipto Kembali Dilantik Jadi Kepala SKK Migas

1 hari lalu

Dwi Soetjipto Kembali Dilantik Jadi Kepala SKK Migas

Dwi Soetjipto didapuk sebagai bos SKK Migas periode 2022-2026 setelah sebelumnya menjabat pada 2018-2022.


Inflasi, Warga Jerman Pikir-pikir Beli Kado Natal

1 hari lalu

Inflasi, Warga Jerman Pikir-pikir Beli Kado Natal

Sebuah survei mengungkap ada 23 persen responden yang tidak akan membeli kado natal pada tahun ini, dampak dari kenaikan inflasi.