TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto menyatakan rencana kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi atau BBM subsidi tidak tepat. Pasalnya, mayoritas kelas masyarakat yang mengonsumsi BBM jenis pertalite dan solar adalah menengah ke bawah.
Hal tersebut Hery sampaikan berdasarkan kajian cepat atau rapid assessment Ombudsman ihwal pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar melakui aplikasi MyPertamina. Kajian cepat itu menggunakan metode survei langsung ke masyarakat dan peninjauan di BBM penugasan di 31 provinsi yang tersebar di Indonesia.
"Opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat dan bijak saat ini," ujar Hery saat konferensi pers di kantornya, Kamis, 25 Agustus 2022.
Alasan pendapat ini muncul, kata Hery karena mayoritas pengguna BBM tersebut saat disurvei langsung di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) adalah kalangan menengah ke bawah dengan penghasilan berkisar antara Rp 500 ribu sampai dengan Rp 4,5 juta.
"Ini ceruk terbesar masyarakat yang masih butuh BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar. Kalau ini dinaikkan pasti akan menyulitkan kondisi perekonomian masyarakat yang kebanyakan menengah ke bawah dan tentu akan mendorong inflasi," ucap dia.
Oleh karena itu, dia meminta supaya pemerintah tidak mengambil opsi kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah semakin menipisnya kuota BBM bersubsidi dan pengaruh gejolak harga minyak mentah dunia yang semakin menambah berat beban anggaran negara dalam hal belanja subsidi energi.
Selanjutnya: "Pemerintah perlu menjaga optimisme rakyat agar bangkit dari keterpurukan ekonomi."
