TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah perlu menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur prioritas sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir. Prioritas penyelesaian proyek-proyek pemerintah ini tercermin dari peningkatan alokasi belanja negara non-pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2023.
"Untuk infrastruktur prioritas, Pak Bas (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono) harus menyelesaikan sebelum masa Kabinet berakhir. Beberapa dikonsolidasian," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2023 yang ditayangkan secara virtual pada Selasa, 16 Agustus 2022.
Belanja kementerian dan lembaga non-PEN pada 2023 meningkat ketimbang tahun ini. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan belanja kementerian dan lembaga non-PEN sebesar Rp 764,2 triliun. Sedangkan tahun depan, alokasi itu meningkat menyentuh Rp 993,2 triliun.
Penyelesaian infrastruktur prioritas tersebut mencakup pembangunan jalan, jembatan, bendungan, jaringan irigasi, hingga rumah susun. Selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan pembangunan bandara dan jalur kereta api serta menyediakan infrastruktur untuk energi baru dan terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).
Kemudian, pemerintah akan menyelesaikan mega-proyek Palapa Ring serta merampungkan penyediaan akses Internet di Papua. Secara paralel, pemerintah juga memprioritaskan pemanfaatan belanja kementerian dan lembaga untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Pembangunan infrastruktur dasar IKN pada tahun mendatang akan meliputi pembangunan sarana dan prasarana, penguatan standar lingkungan hidup dan kehutanan, pengamanan kawasan, pembuatan peta peluang investasi, serta promosi kegiatan di kawasan ibu kota anyar. "(Pembangunan) IKN akan dilakukan secara terukur," ucap Sri Mulyani.
Di luar pembangunan infrastruktur prioritas, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Pada 2023, pemerintah menyiapkan anggaran untuk tahapan dan pengamanan Pemilu, persiapan pelaksanaan pilkada serentak, serta penyelenggaraan program gerakan cerdas memilih.
Baca: Alokasi Subsidi Energi pada 2023 Turun jadi Rp 210,7 Triliun, Harga BBM Akan Naik?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
