Kemendag Sita Produk Baja Impor Senilai Rp 41,6 Miliar, Zulhas: Tidak Sesuai SNI

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam acara peresmian ekspor baja PT GRP di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa, 26 Juli 2022. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan menyita sementara produk baja yang diduga tidak memenuhi persyaratan mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) senilai Rp41,68 miliar. 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan penyitaan ini dilakukan berdasarkan informasi maraknya importasi bahan baku baja lembaran lapis seng (BjLS) dan galvanized steel coils with alumunium zinc alloy (BjLAS) asal Cina, serta peredaran produk BjLS tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan secara teknis. 

"Setelah diuji, produk-produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan SNI, yakni SNI 07-2053-2006 dan SNI 4096:2007. Produk baja yang diamankan tercatat seberat 2.128 ton dengan nilai mencapai Rp41,68 miliar,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu melalui siaran pers, Selasa, 9 Agustus 2022.

Zulhas menjelaskan tindakan pengamanan sementara ini dilakukan di dua perusahaan sekaligus di Kabupaten Serang, Banten dan Surabaya, Jawa Timur. Produk hasil impor mereka itu dianggapnya tidak memenuhi standar, memproduksi BjLS yang tidak sesuai SNI, dan memperdagangkan produk tersebut tanpa memiliki Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) serta Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

“Pengamanan sementara ini merupakan pencegahan awal untuk meminimalisasi kerugian konsumen dalam aspek keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan lingkungan hidup (K3L),” ucap Zulhas.

Tindakan impor ini menurut Zulhas berpotensi melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Permendag Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan atau Jasa. 

"Pelaku usaha tersebut tetap memperdagangkan dengan harga jual yang lebih murah. Hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat karena dapat mematikan industri dalam negeri untuk produk sejenis," ucapnya.

Menurutnya, perdagangan produk BjLS harus memenuhi persyaratan mutu SNI, dan pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf 1a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Selain itu, sesuai Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 juga bisa dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

“Segala bentuk pelanggaran yang terjadi akan dilanjutkan ke ranah penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ini bukti Kementerian Perdagangan terus melindungi industri dalam negeri dan konsumen Indonesia," kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono menambahkan, Ditjen PKTN melalui Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa akan segera memproses hasil pengamanan sementara produk baja tersebut. 

“Akan ditindaklanjuti segera dengan memproses temuan ini dengan memanggil para pihak terkait untuk pengumpulan bahan keterangan yang diperlukan guna keperluan proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Veri.

Baca Juga: Kemendag Targetkan Ekspor Besi dan Baja di Tahun Ini USD 30 Miliar






Uni Eropa Akan Cegah Impor Barang Terkait Deforestasi, Termasuk Minyak Sawit

11 jam lalu

Uni Eropa Akan Cegah Impor Barang Terkait Deforestasi, Termasuk Minyak Sawit

Uni Eropa menyetujui undang-undang baru untuk mencegah perusahaan menjual ke pasar Uni Eropa yang terkait dengan deforestasi


Moeldoko Nyatakan Tak Setuju Impor Beras, tapi...

2 hari lalu

Moeldoko Nyatakan Tak Setuju Impor Beras, tapi...

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menilai impor beras adalah alternatif terakhir apabila memang diperlukan.


Terpopuler: 172 Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM, Janji Mendag soal Harga Minyak

3 hari lalu

Terpopuler: 172 Obat Sirup yang Dinyatakan Aman oleh BPOM, Janji Mendag soal Harga Minyak

BPOM mengumumkan ada 172 obat sirup yang bisa dikonsumsi.


Harga Garam Naik, Mendag Sebut RI Terlalu Banyak Impor

3 hari lalu

Harga Garam Naik, Mendag Sebut RI Terlalu Banyak Impor

Mendag mendapat keluhan dari perajin tahu mengenai lonjakan harga garam.


Mendag Pastikan Bulog Impor Kedelai dari Amerika 350 Ribu Ton, Masuk ke RI Akhir Tahun

3 hari lalu

Mendag Pastikan Bulog Impor Kedelai dari Amerika 350 Ribu Ton, Masuk ke RI Akhir Tahun

Zulhas menjelaskan impor kedelai kemungkinan akan masuk ke Indonesia pada akhir Desember 2022 atau Januari 2023.


Mendag Janji Harga Minyak Stabil Rp 14 Ribu: Kalau Lebih, Saya yang Tombok

3 hari lalu

Mendag Janji Harga Minyak Stabil Rp 14 Ribu: Kalau Lebih, Saya yang Tombok

Zulhas mengakui harga minyak goreng fluktuatif. Namun, pemerintah telah menetapkan harga MinyaKita tak lebih dari Rp 14 ribu per liter.


Pengecer Kedelai Curhat ke Mendag Tak Dapat Subsidi: Padahal Sama-sama Cari Makan

3 hari lalu

Pengecer Kedelai Curhat ke Mendag Tak Dapat Subsidi: Padahal Sama-sama Cari Makan

Menurut Zulhas, subsidi kedelai diberikan kepada para pelaku usaha yang memenuhi syarat.


Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

3 hari lalu

Di Depan Zulhas, Hotman Paris Singgung Jagoan yang Monopoli Izin Impor

Menjawab pertanyaan Hotman Paris, Zulkifli alias Zulhas menjelaskan, izin impor sejatinya dibagi secara rata dan telah diatur dalam neraca komoditas.


Pertimbangkan Duet Ganjar-Erick Thohir, PAN: Pasangan Sempurna

3 hari lalu

Pertimbangkan Duet Ganjar-Erick Thohir, PAN: Pasangan Sempurna

Politikus PAN Viva Yoga Mauladi menilai Ganjar Pranowo dan Erick Thohir bakal menjadi pasangan yang sempurna pada Pemilihan Presiden 2024.


Zulhas Pastikan RI Bakal Banding Setelah Kalah Gugatan soal Ekspor Bijih Nikel di WTO

3 hari lalu

Zulhas Pastikan RI Bakal Banding Setelah Kalah Gugatan soal Ekspor Bijih Nikel di WTO

Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor bijih nikel di WTO dalam panel pada Oktober lalu.