KSP: Inflasi Dapat Dikendalikan karena Pemerintah Tahan Harga BBM, Gas dan Listrik

Reporter

Pengendara sepeda motor antre mengisi BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, 29 Juni 2022. Pertamina akan melakukan uji coba pembelian BBM Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina mulai 1 Juli 2022 di 11 kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menilai terkendalinya inflasi melalui stabilitas harga barang dan jasa telah menjaga konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,44 persen (year on year/yoy).

Menurut Edy, inflasi dapat dikendalikan karena pemerintah meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik bersubsidi. 

Karena itu, konsumsi masyarakat masih tumbuh cukup baik yakni sebesar 5,51 persen di kuartal II 2022. Kondisi ini, juga didukung oleh tingginya pertumbuhan ekspor akibat kenaikan harga komoditas serta momentum konsumsi tinggi saat Puasa dan Lebaran di kuartal II 2022.

"Elemen-elemen itu yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik," kata Edy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 6 Agustus 2022.

Edy menegaskan, dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen pada kuartal II 2022, ancaman resesi sangat mungkin dihindari Indonesia. Meski demikian, ia mewanti-wanti kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, penyebab yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melambat berasal dari aspek fiskal dan moneter.

Dari sisi moneter, jelas dia, meskipun sampai saat ini Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga acuan namun Bank Sentral telah meningkatkan giro wajib minimun (GWM).

"Implikasinya kredit dari perbankan tidak sebesar sebelumnya," kata Edy.

Sementara itu, dari sisi fiskal, kebijakan pemerintah menaikkan anggaran subsidi berpotensi menurunkan kesempatan Indonesia menggunakan windfall profit (keuntungan tak terduga) akibat kenaikan harga komoditas untuk belanja produktif.

"Apalagi mulai 2023, kita harus kembali ke defisit anggaran maksimal tiga persen. Artinya, anggaran untuk belanja semakin ketat," katanya.

Edy juga mengungkapkan pemerintah terus mewaspadai potensi kenaikan inflasi terutama jika harga minyak dunia tidak bisa kembali turun dan masih di atas 100 dolar AS per barel. Sebab, dari sisi fiskal, pemberian subsidi energi semakin terbatas sehingga tidak tertutup kemungkinan, akan dilakukan penyesuaian harga.

Tantangan lainnya, sebut Edy, yakni peningkatan suku bunga yang sudah dilakukan oleh beberapa negara lain. Ia menilai, jika Indonesia tidak melakukan hal yang sama, maka risikonya akan terjadi arus modal keluar yang bisa melemahkan nilai tukar rupiah.

"Sebaliknya, jika BI juga terpaksa menaikkan suku bunga acuan, maka penyaluran kredit akan terganggu dan pada gilirannya pertumbuhan sektor riil juga akan melambat. Sekali lagi, pemerintah, BI, dan lembaga terkait lainnya tentu akan bekerja secara bersama-sama agar berbagai tantangan itu bisa kita hadapi dan lalui dengan baik," ujarnya.

Baca: BPS: Subsidi BBM dan Bansos Jaga Daya Beli Masyarakat






BBM Impor, Mendag Minta Subsidi Langsung Agar APBN Tak Bengkak hingga Rp600 Triliun

5 jam lalu

BBM Impor, Mendag Minta Subsidi Langsung Agar APBN Tak Bengkak hingga Rp600 Triliun

Mendag Zulkifli Hasan memastikan beban subsidi BBM akan terus membengkak dalam APBN jika pengendalian penyalurannya tak diubah.


Syarief Hasan Soroti Lonjakan Inflasi Pangan

7 jam lalu

Syarief Hasan Soroti Lonjakan Inflasi Pangan

Inflasi pangan pada Juli 2022 yang mencapai angka 11,47 persen. Inflasi yang normal di angka 5-6 persen.


Pemerintah Belum Putuskan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

7 jam lalu

Pemerintah Belum Putuskan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp 502 triliun sampai akhir tahun untuk menjaga harga BBM bersubsidi.


Pengiriman Pertalite di Sejumlah SPBU Sempat Terlambat, Pertamina Bantah Ada Kelangkaan

19 jam lalu

Pengiriman Pertalite di Sejumlah SPBU Sempat Terlambat, Pertamina Bantah Ada Kelangkaan

Pengiriman stok Pertalite di sejumlah SPBU sempat terlambat seiring dengan meningkatnya konsumsi.


Ekonom Menilai Inflasi Bahan Makanan Indonesia Sudah Mengkhawatirkan

1 hari lalu

Ekonom Menilai Inflasi Bahan Makanan Indonesia Sudah Mengkhawatirkan

Bhima Yudhistira mengungkapkan inflasi bahan makanan ini atau volatile food Indonesia sudah cukup menghawatirkan.


Bank Indonesia Ingin Sektor Produktif Diperkuat agar Inflasi Pangan Terkendali

1 hari lalu

Bank Indonesia Ingin Sektor Produktif Diperkuat agar Inflasi Pangan Terkendali

Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur menilai pemerintah perlu memperkuat sektor produksi seperti sektor pertanian.


BPH Migas Ungkap Konsumsi Pertalite Naik Karena Ekonomi Bangkit

1 hari lalu

BPH Migas Ungkap Konsumsi Pertalite Naik Karena Ekonomi Bangkit

BPH Migas menjelaskan bahwa penyaluran kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubdi sudah dibagi habis sesuai kuota nasional.


Bank Indonesia Sebut Dampak Ekonomi Pembangunan IKN Sudah Dirasakan Warga Kaltim

1 hari lalu

Bank Indonesia Sebut Dampak Ekonomi Pembangunan IKN Sudah Dirasakan Warga Kaltim

Bank Indonesia menyebut dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah terasa di provinsi ini.


Pertamina Bantah Kelangkaan Pertalite dan Solar: Konsumsi Meningkat

1 hari lalu

Pertamina Bantah Kelangkaan Pertalite dan Solar: Konsumsi Meningkat

Pertamina memastikan tidak ada kelangkaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.


Pertamina: Stok Pertalite Aman hingga 17 Hari ke Depan, Solar 19 Hari

1 hari lalu

Pertamina: Stok Pertalite Aman hingga 17 Hari ke Depan, Solar 19 Hari

Sekretaris Perusahaan Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan stok BBM subdisi jenis Pertalite dan Solar secara nasional masih aman.