TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Agama sepanjang semester I 2022 turun 14,5 persen dari Rp 1,3 triliun pada tahun lalu menjdi Rp 1,1 triliun pada periode yang sama tahun ini. Penurunan terjadi karena berkurangnya setoran dari layanan pernikahahan.
"Layanan pernikahan di luar KUA (terealisasi) Rp 0,32 triliun, turun 3,9 persen dari Rp 0,33 triliun," kata ujar Direktur PNBP Kementerian Lembaga Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo dalam konferensi pers virtual, Kamis, 4 Agustus 2022.
Setoran dari KUA juga mengalami penurunan sekitar 6 persen dari sebelumnya Rp 330 miliar menjadi Rp 310 miliar. Adapun pendapatan non-layanan turut turun 56 persen menjadi Rp 0,7 triliun. Capaian PNBP Kementerian Agama selama paruh pertama ini, kendati berkurang, telah mencapai 52,2 persen dari targetnya yang sebesar Rp 2,1 triliun.
Kementerian Agama menempati posisi ketujuh sebagai kementerian dengan penyumbang PNBP terbesar. Adapun realisasi penerimaan PNBP mendata ada ada sepuluh kementerian dan lembaga yang realiasi pendapatan negara bukan pajaknya paling tinggi selama semester I.
Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo disebut menjadi kementerian dengan capaian PNBP paling tinggi dengan total Rp 7 triliun. “Beberapa mengalami peningkatan, tapi beberapa ada yang turun,” ujar Wawan.
Setoran PNBP Kominfo semester I naik 15 persen ketimbang periode sama tahun lalu, yakni Rp 6 triliun. Perolehan itu setara dengan 33,1 persen dari target Rp 21 triliun. “Utamanya dari kenaikan pendapatan hak penyelenggaraan telekomunikasi, pendapatan denda, dan pendapatan kontribusi penyelenggaraan pos untuk layanan pos,” kata Wawan.
Realisasi terbesar kedua adalah Polri dengan perolehan Rp 4,2 triliun. Setoran PNBP Polri naik 1 persen dibanding Rp 4,1 triliun tahun lalu. Angka tersebut merupakan 45,8 persen dari target Rp 9,1 triliun karena adanya peningkatan pendapatan pelayanan kepolisian, seperti STNK, BPKB, dan SIM.
Selanjutnya, PNBP Kementerian Perhubungan terealisasi Rp 3,6 triliun. Angka itu tumbuh 8,5 persen dari Rp 4,1 triliun. Capaian PNBP Kemenhub setara dengan 51,6 persen dari target Rp 6,9 triliun. Peningkatan terjadi karena adanya kenaikan pembayaran piutang konsesi kebandarudaraan sebesar Rp 170 miliar.
“Serta peningkatan pendapatan kasa navigasi penerbangan dan kepelabuhanan,” tutur dia. Keempat, Wawan menambahkan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi kementerian dengan realisasi PNBP paling besar dengan total Rp 2,2 triliun.
Capaian PNBI itu melonjak 44,5 persen dari Rp 1,6 triliun tahun lalu. Realisasi PNBP tersebut setara dengan 59,1 persen dari target Rp 3,8 triliun. Faktor pendorongnya adalah kenaikan pendapatan pelayanan dan administrasi hukum, seperti paspor, visa, dan re-entry permit.
Kelima, Kementerian ATR/BPN dengan total raihan PNBP Rp 1 triliun. Realisasi PNBP tersebut naik 4,3 persen dari tahun lalu atau 45,3 persen dari target Rp 2,2 triliun. Kenaikan tersebut terjadi lantaran pendapatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik Rp 1,05 triliun meningkat 10,75 persen dari tahun lalu yang angkanya Rp 0,95 triliun.
Keenam, Kementerian Pertahanan dengan realisasi PNBP Rp 1,4 triliun atau naik 26,6 persen dari Rp 1,1 triliun. PNBP paruh pertama tahun ini mencapai 62,9 persen dari target Rp 2,2 triliun. “Kenaikan itu disebabkan karena ada pendapatan jasa kesehatan Rp 1,8 triliun yang meningkat 48,9 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp 0,79 triliun,” kata dia
Kedelapan, realisasi PNBP Kemendikbudristek Rp 1,8 triliun. Angka ini turun 38,7 persen dari Rp 2,9 triliun. Kendati turun, PNBP itu sudah mencapai 96,3 persen dari targetnya sebesar Rp 2,9 triliun.
Penurunan realisasi PNBP di Kemendikbudristek terjadi lantaran pendapatan non-layanan turun menjadi Rp 0,62 triliun atau 57,4 persen dari sebelumnnya Rp 1,44 triliun. Penurunan juga disebabkan oleh pendapatan layanan pendidikan yang melorot menjadi Rp 1 ,08 triliun atau turun 16,4 persen dari Rp 1,29 triliun akibat alih status enam satuan kerja PTN ke PTN BLU.
Posisi sembilan adalah Kementerian Ketenagakerjaan dengan realisasi PNBP Rp 0,9 triliun. Angka ini naik 52,8 persen dari sebelumnya Rp 0,6 triliun. Realisasi PNBP Kementerian Ketenagakerjaan setara degan 71,3 persen dari target sebesar Rp 1,2 triliun. “Penyebabnya karena ada pendapatan kompensasi TKA Rp 0,8 triliun yang naik 55 persen dari Rp 0,52 triliun,” ujar Wawan.
Kementerian Kesehatan menempati posisi kesepuluh dengan realiasi PNBP Rp 2,2 triliun. Capaian ini melonjak hingga 518,7 persen dari periode sebelumnya Rp 0,4 triliun. PNBP Kemenkes pun sudah mencapai 360,9 persen dari target Rp 0,6 triliun. Lonjakan tersebut terjadi karena ada pendapatan non-layanan Rp 1,85 triliun yang meningkat 3,08 persen dari Rp 0,06 triliun atau mencapai lebih dari 80 persen dari total realisasi PNBP semester I.
Sementara itu, PNBP untuk kementerian dan lembaga lainnya dan BUN sepanjang semester I jika dijumlahkan terealisasi Rp 28,2 triliun. Angka ini turun 18,4 persen dari total Rp 37,8 triliun dari tahun lalu. “Karena pendapatan premium obligasi yang hanya Rp 0,88 triliun anjlok 90,8 persen pada 2021 Rp 9,66 triliun,” kata Wawan.
Secara total, PNBP kementerian dan lembaga semester I 2022 tercatat sebesar Rp 53,7 triliun.
Baca juga: Kontrak Karya Berakhir 2025, Bos Vale Blak-blakan Belum Mulai Negosiasi
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
