TEMPO.CO, Jakarta - Sistem pembayaran digital membuat proses ekonomi menjadi lebih baik sehingga pemerintah mendorong kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menerapkannya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan penggunaan sistem pembayaran digital ini diharapkan dapat diterapkan dalam platform pemasaran dan platform transaksi bagi sektor UMKM.
“Financial inclusion menjadi tema yang diusung negara emerging (berkembang) dalam G20, yakni bagaimana mengangkat level golongan marginal yang terdampak pandemi untuk dieskalasi sehingga bisa recover (pulih) dan UMKM harus termasuk dalam recover ini,” kata Dody di Palembang, Jumat 10 Juni 2022.
Ia yang berbicara pada acara Side Event Presidensi G20 Indonesia Leaders Talk Digitalization on Payment System South Sumatera Digital Economy and Finance, mengatakan, untuk kalangan marginal (pelaku UMKM) pulih dari dampak pandemi COVID-19, maka digitalisasi harus disandingkan dalam proses ini.
“Tak heran digital payment system ini menjadi tema yang sangat kuat untuk G20,” kata dia.
Ia mengatakan jika berbicara mengenai sistem pembayaran digital maka haruslah sistem yang murah, mudah, andal dan bisa diakses semua orang.
“Kita jangan hanya bermimpi memiliki payment system yang murah, mudah, andal dan bisa diakses semua orang (accesible) hanya di Indonesia. Tapi, pada saat connect ke negara jadi lebih lambat,” kata dia.
Oleh karena itu, ada komitmen secara global agar pembayaran antarnegara itu bisa dilakukan dengan prinsip yang sama yakni cepat, murah dan aman.
Saat ini pembahasan yang berkembang secara global juga mengenai mata uang digital.
“Ini hanya masalah waktu, Indonesia termasuk sedang bersiap menuju digital currency. Sama seperti kita menggunakan rupiah tapi dalam bentuk digital,” kata dia.
Baca: Mata Uang Pembayaran Gas Rusia dari Jerman Belum Berubah
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
