TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kebijakan Persaingan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (DKP KPPU) Marcellina Nuring Ardyarini mengatakan pada tahun 2021, pihaknya mencatat sepuluh perusahaan sawit yang diambilalih lahannya perusahaan besar melalui akuisisi.
“Dari sepuluh, enam diantaranya perusahaan asing dan empat dari lokal. Perusahaan asing itu semuanya dari Malaysia,” ujar Marcellina dalam konferensi pers, 31 Mei 2022.
Ia menuturkan penguasaan lahan ini terjadi melalui pengambilalihan saham atau aset. Menurutnya hal itu bisa menjadi satu strategi penguasaan lahan yang akan semakin memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Agraria dan Tata Ruang/BPN pada tahun 2019, indeks gini ketimpangan HGU di Indonesia sudah tinggi yaitu sebesar 0,77.
Menurut Marcellina, pembatasan penguasaan lahan berupa HGU dalam kelompok usaha perlu diperketat. Jadi pembatasannya tidak hanya diterapkan pada pelaku usaha saja melainkan grup perusahaan yang menaunginya.
Tanpa pembatasan struktur penguasaan atau pemilikan sumber daya alam (SDA), termasuk tanah, akan timpang. Sebab akses terhadap SDA antara pihak yang kuat berhadapan dengan yang lemah posisi tawarnya.
