Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPKM Seluruh Indonesia Diperpanjang, Ini Daftar Lengkap Poin Aturannya

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Petugas Satpol PP melakukan razia masker di depan Stasiun Klender, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemerintah memastikan akan terus memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) se-Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Untuk PPKM Jawa-Bali diperpanjang hingga 23 Mei 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat
Petugas Satpol PP melakukan razia masker di depan Stasiun Klender, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022. Pemerintah memastikan akan terus memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) se-Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Untuk PPKM Jawa-Bali diperpanjang hingga 23 Mei 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan
 

    • Tempat ibadah dapat mengadakan acara peribadatan/keagamaan berjamaah dengan kapasitas 50 persen di wilayah PPKM Level 3, 75 persen di wilayah PPKM Level 2, dan 100 persen di wilayah PPKM Level 1.
    • Pelaksanaan kegiatan pada area publik diizinkan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen di wilayah PPKM Level 3, 75 persen di wilayah PPKM Level 2, dan 100 persen di wilayah PPKM Level 1.

 Suasana kafe dan pertokoan di Kota Kasablanka saat berlakunya perpanjangan operasional di wilayah berstatus PPKM level 2 di Jakarta Selatan, Rabu, 6 April 2022. Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah memperpanjang jam operasional mall, restoran dan kafe. TEMPO/ Faisal Ramadhan

    • Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan diizinkan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen di wilayah PPKM Level 3, 75 persen di wilayah PPKM Level 2, dan 100 persen di wilayah PPKM Level 1.
    • Fasilitas olahraga di ruang terbuka maupun pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50 persen di wilayah PPKM Level 3, 75 persen di wilayah PPKM Level 2, dan 100 persen di wilayah PPKM Level 1. 
    • Kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan diizinkan paling banyak 50 persen di wilayah PPKM Level 3, 75 persen dari kapasitas di wilayah PPKM Level 2, dan 75 persen di wilayah PPKM Level 3. Hidangan makanan di tempat tidak diizinkan.
    • Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring ditutup untuk sementara waktu di wilayah PPKM Level 3, namun diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75 persen di wilayah PPKM Level 2 dan 100 persen di wilayah PPKM Level 1. 
    • Transportasi umum diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dan 100 persen untuk pesawat terbang di wilayah PPKM Level 3, serta 100 persen di wilayah PPKM Level 2 dan Level 1. 
    • Persyaratan perjalanan domestik menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
    • Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah.
    • Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan.

SITI NUR RAHMAWATI
Baca juga: Luhut Beberkan Sebab Perpanjangan PPKM di Jawa-Bali Meski Kasus Covid-19 Menurun

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penggerudukan Kapel di Cinere, Ini Penjelasan Wali Kota Depok

4 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menggelar konferensi pers soal kasus kapel di Balai Kota Depok, Selasa 19 September 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Penggerudukan Kapel di Cinere, Ini Penjelasan Wali Kota Depok

Mohammad Indris mengatakan, ada salah persepsi yang perlu diluruskan dalam masalah kapel di Cinere itu.


Wali Kota Depok: Penggerudukan Kapel di Cinere Karena Salah Paham

5 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menggelar konferensi pers soal kasus kapel di Balai Kota Depok, Selasa 19 September 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Depok: Penggerudukan Kapel di Cinere Karena Salah Paham

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkap adanya salah paham dan soal izin pemanfaatan ruko dalam kasus penggerudukan kapel di Cinere.


7 Fakta Pelarangan Ibadah di Kapel Depok, Sempat Digedor dan Diteriaki

7 hari lalu

Warga Cinere, Depok menggeruduk kapel di salah satu ruko di Jalan Bukit Cinere Raya RT. 12 RW. 03, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok. Foto: Istimewa
7 Fakta Pelarangan Ibadah di Kapel Depok, Sempat Digedor dan Diteriaki

Puluhan massa menggeruduk sebuah kapel di salah satu ruko di Depok. Mereka menuding tempat ibadah tersebut belum memiliki izin.


Pelarangan Ibadah di Depok, Jemaat Kapel Bukit Cinere Kebaktian Streaming Besok

8 hari lalu

Warga Cinere, Depok menggeruduk kapel di salah satu ruko di Jalan Bukit Cinere Raya RT. 12 RW. 03, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok. Foto: Istimewa
Pelarangan Ibadah di Depok, Jemaat Kapel Bukit Cinere Kebaktian Streaming Besok

Pelarangan ibadah terjadi di Kapel Bukit Cinere, Depok, saat puluhan puluhan massa yang menolak aktivitas peribadatan menggeruduknya pagi tadi


Pelarangan Ibadah di Depok, Warga Cinere Geruduk Kapel

8 hari lalu

Warga Cinere, Depok menggeruduk kapel di salah satu ruko di Jalan Bukit Cinere Raya RT. 12 RW. 03, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Depok. Foto: Istimewa
Pelarangan Ibadah di Depok, Warga Cinere Geruduk Kapel

Puluhan warga Cinere, Depok, menggeruduk kapel atau tempat ibadah di salah satu ruko. Mereka menuding kapel tersebut tidak memiliki izin yang jelas


Polemik Usul Kepala BNPT agar Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, Langkah Mundur?

18 hari lalu

Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel saat memberikan keterangan pers tentang capaian pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Polemik Usul Kepala BNPT agar Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, Langkah Mundur?

Usul Kepala BNPT agar tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah menimbulkan sejumlah kritik. Usul ini bahkan dinilai sebagai langkah mundur.


Soal Usul BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol, Setara: Yang Tepat Libatkan Organisasi Keagamaan Moderat

18 hari lalu

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. ANTARA News/Fathur Rochman
Soal Usul BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol, Setara: Yang Tepat Libatkan Organisasi Keagamaan Moderat

Setara Institute menanggapi usul BNPT agar pemerintah kontrol tempat ibadah. Mereka menilai yang tepat adalah libatkan organisasi keagamaan moderat.


Setara Institute Anggap Usul BNPT soal Kontrol Rumah Ibadah Berpotensi Langgar Hak Konstitusional

19 hari lalu

Kepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel saat memberikan keterangan pers tentang capaian pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Setara Institute Anggap Usul BNPT soal Kontrol Rumah Ibadah Berpotensi Langgar Hak Konstitusional

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia.


Kepala BNPT Usul Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, MUI: Bertentangan dengan UUD 1945

19 hari lalu

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. ANTARA/Fransiska Ninditya
Kepala BNPT Usul Tempat Ibadah di Bawah Kontrol Pemerintah, MUI: Bertentangan dengan UUD 1945

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas menyebut usul BNPT agar tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah bertentangan dengan UUD 1945.


Polemik MK Bolehkan Kampanye di Fasilitas Pemerintah dan Pendidikan, Begini Bunyi Keputusan Kontroversi Itu

27 hari lalu

Suasana sidang gugatan batas usia  Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023/Adelia/Tempo
Polemik MK Bolehkan Kampanye di Fasilitas Pemerintah dan Pendidikan, Begini Bunyi Keputusan Kontroversi Itu

MK putuskan peserta Pemilu boleh kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan seperti di sekolah dan kampus. Begini bunyinya.