Program JKP Dijamin Tak Bebani Iuran Baru, Menaker: Mengurangi Kegalauan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah memastikan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP tidak akan membebani iuran baru terhadap buruh dan pekerja. Sebab, dana program JKP berasal dari iuran pemerintah.

"Kami, pemerintah ingin mengurangi kegalauan teman-teman yang mengalami PHK dengan program JKP," ucap Ida dalam keterangannya, Kamis petang, 10 Maret 2022.

Pemerintah telah menyerahkan dana awal untuk program JKP sebesar Rp 6 triliun dan Rp 823 miliar kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dinukil dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja.

Penerima manfaat akan mendapatkan uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Program JKP akan diberikan kepada pekerja kantoran dan buruh pabrik yang memenuhi kriteria. Kriteria itu meliputi warga negara Indonesia (WNI), belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta, dan merupakan pekerja pada badan usaha berskala menengah serta besar yang sudah mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Adapun pekerja yang terdaftar sebagai peserta JKP akan menerima manfaat berupa uang tunai selama paling banyak enam bulan setelah mengalami PHK. Manfaat uang tunai diberikan sebesar 45 persen dikalikan upah dikali tiga bulan, ditambah 25 persen dikalikan tiga kali upah. Upah yang digunakan sebagai basis perhitungan adalah upah terakhir yang dilaporkan dengan batas Rp 5 juta.

Ida berujar, pekerja yang menjadi peserta program JKP dan kemudian terkena PHK berhak mendapatkan semua manfaat tersebut. Dia mengklaim JKP merupakan bentuk kehadiran negara kepada pekerja yang mengalami PHK.

Di sisi lain, Ida menjamin program JKP tidak menggugurkan kewajiban pengusaha untuk memberikan pesangon kepada pekerja yang terkena PHK. Program JKP, tutur Ida, juga tidak dapat menjadi alasan pengusaha untuk semena-mena melakukan PHK terhadap pekerjanya.

"Mentang-mentang sudah ada program JKP terus kemudian dilakukan PHK.  Saya berharap sekali, PHK adalah  pilihan terakhir," kata Ida.

Baca Juga: Menaker Targetkan Revisi Aturan JHT Rampung Sebelum 4 Mei

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






PayPal PHK 2.000 Karyawannya, Berikut Deretan Fakta dan Penyebabnya

9 jam lalu

PayPal PHK 2.000 Karyawannya, Berikut Deretan Fakta dan Penyebabnya

PayPal mengumumkan bakal meakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 karyawannya. Ini fakta-fakta dan penyebab PHK karyawan PayPal.


BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

10 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

Pemkab Muna Barat telah mendaftarkan 2.270 pegawai Non ASN dan 10.424 pekerja rentan.


Terkini: PayPal PHK 2.000 Karyawan, Sri Mulyani Baca Alfatihah untuk Orang Tuanya

11 jam lalu

Terkini: PayPal PHK 2.000 Karyawan, Sri Mulyani Baca Alfatihah untuk Orang Tuanya

PayPal akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 2.000 karyawan. Sri Mulyani membacakan Alfatihah untuk ayah dan ibunya.


Susul Google dan Amazon, PayPal Bakal PHK Dua Ribu Karyawan

15 jam lalu

Susul Google dan Amazon, PayPal Bakal PHK Dua Ribu Karyawan

PayPal Holdings Inc (PYPL.O) akan melakukan pemutusab hubungan kerja (PHK) pada 7 persen pegawainya atau sekitar 2 ribu karyawan.


JD.ID Tutup Permanen, Ini Bisnis Liu Qiangdong Alias Richard Liu yang Lain

17 jam lalu

JD.ID Tutup Permanen, Ini Bisnis Liu Qiangdong Alias Richard Liu yang Lain

Liu Qiangdong yang juga dikenal sebagai Richard Liu adalah seorang pengusaha Cina dan pendiri JD.ID. Berikut ini bisnis lain dari pendiri JD.ID


Pemicu Badai PHK di Perusahaan Rintisan

1 hari lalu

Pemicu Badai PHK di Perusahaan Rintisan

Sejumlah asosiasi di bidang digital menilai fenomena badai PHK ini masih berpotensi terjadi pada 2023. Ini sebabnya.


JD.ID Tutup Setelah Lakukan PHK di Akhir Tahun Lalu

3 hari lalu

JD.ID Tutup Setelah Lakukan PHK di Akhir Tahun Lalu

Layanan belanja daring atau e-commerce JD.ID secara resmi mengumumkan untuk menutup layanannya di Indonesia pada 31 Maret 2023. Di akhir tahun lalu, JD.ID juga sempat melakukan PHK terhadap 200 karyawannya.


Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

3 hari lalu

Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Depok juga mengupayakan Perda untuk menanggung pekerja rentan dan nonformal dapat tercover di APBD.


Berhenti Beroperasi 31 Maret 2023, JD.ID: Keputusan JD.COM Fokus Rantai Pasok Lintas Negara

3 hari lalu

Berhenti Beroperasi 31 Maret 2023, JD.ID: Keputusan JD.COM Fokus Rantai Pasok Lintas Negara

Layanan belanja daring atau e-commerce JD.ID secara resmi mengumumkan untuk menutup layanannya di Indonesia.


BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Kenyamanan dan Kecepatan Pelayanan

4 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Kenyamanan dan Kecepatan Pelayanan

BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan transformasi layanan dengan simplifikasi proses klaim melalui JMO yang berhasil memangkas proses klaim dari 5 hari menjadi hanya 15 menit.