Serikat Pekerja Minta Jokowi Batalkan Permenaker JHT: Tidak Perlu Revisi

Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak wacana aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT), di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022. TEMPO/Muhammad Hidayat

“Pekerja yang mengundurkan diri dan diputus hubungan kerjanya (PHK), sudah tidak lagi masuk dalam kategori peserta karena ia sudah tidak bekerja dan berhenti membayar iuran,” katanya.

Mirah Sumirat mengatakan Permenaker No. 19/2015 justru melindungi hak pekerja dengan memberikan hak untuk memilih apakah akan mencairkan manfaat Jaminan Hari Tua pada saat berhenti bekerja atau pada saat memasuki usia pensiun.

Oleh karena itu, ia meminta Menteri Ketenagakerjaan serius menjalankan perintah Presiden Joko Widodo dan tidak mengutak-atik tata cara pencairan JHT. Sebab, dana JHT adalah milik pekerja dan tidak ada dana sepeserpun dari pemerintah.

“Polemik JHT karena terbitmya Permenaker No. 2/2022 membuktikan adanya kegagalan komunikasi politik antara Menteri Ketenagakerjaan dengan Presiden, sehingga Presiden tidak mendapat informasi yang utuh terkait filosofi kepesertaan JHT,” ucapnya.

Mirah Sumirat juga menduga, Menteri Ketenagakerjaan masih akan bermanuver dengan membuat revisi Permenaker No. 2/2022 yang tidak sesuai dengan filosofi dasar kepesertaan JHT.

Dia juga mengkritisi minimnya peran dan kinerja Dewan Pengawas yang ada di BPJS Ketenagakerjaan karena tidak sensitif terhadap polemik JHT yang merugikan kepentingan pekerja.

“Padahal di Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ada dua perwakilan dari unsur serikat pekerja,” katanya.

Mirah Sumirat mengatakan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan justru terkesan berpihak pada kepentingan pengusaha dan pemerintah. “Saya jadi meragukan proses pemilihan Dewan Pengawas di BPJS Ketenagakerjaan karena Panitia Seleksinya dari Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.

MUTIA YUANTISYA

BACA: Partai Buruh Minta Permenaker JHT Cair Usia 56 Tahun Dicabut Tanpa Akal-Akalan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

14 jam lalu

PHK 1.300 Karyawan, Manajemen GoTo: Langkah Sulit, Tapi Demi Bisnis Makin Sehat

Direktur GOTO Melissa Siska Juminto mengatakan PHK terhadap 1.300 karyawan pada November lalu dilakukan untuk mendorong kinerja bisnis yang semakin sehat.


Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

21 jam lalu

Badai PHK Karyawan Belum Usai, Yang Terbaru: Glintz hingga OYO Hotels

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum kunjung usai menimpa perusahaan di Indonesia


Jumlah Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut yang Ikut Gugatan Class Action Bertambah

21 jam lalu

Jumlah Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut yang Ikut Gugatan Class Action Bertambah

Pemerintah dinilai lepas tangan terhadap kondisi pasien gagal ginjal akut yang mengalami masalah otak hingga kelumpuhan.


Belasan Startup PHK Massal Karyawan, Berikut Daftar Lengkapnya

22 jam lalu

Belasan Startup PHK Massal Karyawan, Berikut Daftar Lengkapnya

Di tengah ketidakstabilan ekonomi global, tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus menghantui dunia ketenagakerjaan.


Indef Ungkap Penyebab Investasi di Startup Digital Kian Lesu

3 hari lalu

Indef Ungkap Penyebab Investasi di Startup Digital Kian Lesu

Tren penurunan investasi di sektor teknologi digital, termasuk startup, tidak terlepas dari kebijakan The Fed soal tren kenaikan suku bunga acuan.


OYO PHK 600 Pegawai Usai Kurangi Wilayah Operasional

4 hari lalu

OYO PHK 600 Pegawai Usai Kurangi Wilayah Operasional

Oyo Hotels mengumumkan akan memangkas 600 pekerjaan di departemen korporat dan teknologinya, atau sekitar seperenam dari total karyawannya.


PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

6 hari lalu

PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

Kementerian Kominfo menyatakan PHK oleh startup sebetulnya bisa menjadi momen membentuk perusahaan rintisan baru di Tanah Air. Begini penjelasannya.


Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

8 hari lalu

Menkes Blak-blakan Soal BPJS Kesehatan, Benarkah Hanya untuk Orang Miskin?

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan membeberkan pandangannya soal layanan BPJS Kesehatan yang belakangan memicu kontroversi.


10 Cara Hadapi Resesi dan PHK Massal, Salah Satunya: Kelas Menengah Harus Segera Lunasi Utang

8 hari lalu

10 Cara Hadapi Resesi dan PHK Massal, Salah Satunya: Kelas Menengah Harus Segera Lunasi Utang

Berikut cara menghadapi resesi bagi masyarakat kalangan menengah mulai dari melunasi utang hingga mempersiapkan dana darurat


Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

8 hari lalu

Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

Buruh dan pengusaha terus mempersoalkan kenaikan UMP. Padahal, pemberlakuan upah itu tinggal menghitung hari. Bagaimana pelaksanaannya nanti?