TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan G20 harus berada di garis depan dalam proses penguatan arsitektur kesehatan global.
"Diperlukan komitmen yang kuat dan investasi yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengatasi pandemi saat ini dan memitigasi dampaknya dengan mobilisasi sumber daya kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis Kamis malam, 17 Februari 2022.
Salah satu kesenjangan yang saat ini masih ditemui dalam arsitektur kesehatan global adalah masalah pembiayaan PPR. Oleh sebab itu, Gugus Tugas Gabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan negara-negara G20 (Joint Finance and Health Task Force/ JFHTF) yang dibentuk diharapkan untuk membahas modalitas dalam membangun fasilitas pembiayaan yang digerakkan oleh G20 untuk dirancang secara inklusif, dengan menekankan peran pentingnya Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO).
Dia mengatakan krisis pandemi Covid-19 telah menunjukkan pentingnya kebutuhan aliran pendanaan internasional untuk merealisasikan PPR.
"Namun demikian, untuk mendapatkan hal tersebut dibutuhkan assessment atas kesenjangan pembiayaan yang solid dengan melibatkan berbagai pihak,” kata Sri Mulyani.
Hal itu dia sampaikan dalam Seminar Tingkat Tinggi yang menjadi bagian dari rangkaian pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) meeting.
Demi memperkuat arsitektur kesehatan global, tema “Recover Together, Recover Stronger” yang diusung oleh Presidensi G20 Indonesia menekankan pentingnya kerja sama global untuk mengatasi kondisi saat ini dan mempersiapkan kondisi pandemi yang mungkin terjadi di masa depan, mengingat bahwa kapasitas untuk mengatasi ancaman kesehatan sangat bervariasi di seluruh negara.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti tiga prioritas Indonesia untuk mencapai arsitektur kesehatan global yang lebih kuat, yaitu pertama, meningkatkan ketahanan kesehatan global, kedua, menyelaraskan standar protokol kesehatan global, dan ketiga, redistribusi pusat manufaktur dan pusat penelitian global untuk mengurangi kerentanan kesehatan di masa depan.
Hal ini diamini oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, di mana skema pendanaan untuk arsitektur kesehatan butuh dilakukan oleh agensi khusus dan bersifat mengikat secara legal.
Pada sesi kedua yang bertajuk "Mobilisasi Pembiayaan untuk Global Public Goods", Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyampaikan pentingnya peningkatan peran pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pendanaan sektor kesehatan global. Para pembicara di sesi II sepakat bahwa situasi pandemi Covid-19 dan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi lainnya di masa depan mengharuskan komunitas global untuk bersatu dan bertindak bersama serta memastikan tidak ada negara yang tertinggal.
Baca Juga: Sri Mulyani Ajak Delegasi G20 Jogging, Bersepeda, Icip Kerak Telor di GBK
