Satgas Waspada Investasi Berantas 3.734 Pinjol Ilegal Sejak 2018

Polda Metro Jaya gerebek kantor pinjaman online (pinjol) ilegal di salah satu ruko Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu malam (26/1). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan telah memberantas 3.734 entitas pinjaman online atau pinjol ilegal sejak 2018 sampai 2021. Menurutnya, pinjol yang terus menjamur dikarenakan masyarakat membutuhkan pendanaan cepat dan mudah.

“Dari data yang digambarkan ini pinjol memang dibutuhkan masyarakat dalam rangka memenuhi pendanaan yang tidak bisa diakses dalam sektor keuangan formal,” kata Tongam dalam diskusi virtual Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat, 11 Februari 2022.

Berdasarkan data yang dimilikinya, tahun 2018 pinjol ilegal sudah diblokir sebanyak 404, lalu pada tahun 2019 sudah memblokir 1.493. Untuk tahun 2020 juga sudah memberantas 1.026, serta pada 2021 telah menghentikan sebanyak 811 entitas.

Ia melihat pinjol ilegal memanfaatkan kebutuhan pendanaan dari masyarakat yang besar, sehingga kehadiran mereka dianggap memudahkan akses pinjaman yang instan. Di balik jalan pintas yang ditempuh tersebut, ada berbagai risiko yang kerap menghantui masyarakat.

Tongam menekankan tiga poin dalam aksi pinjol ilegal, yaitu penetapan suku bunga tinggi, denda tidak terbatas, dan teror atau intimidasi kepada peminjam. Hal tersebut menurutnya sering dilakukan oleh hingga banyak kasus peminjam yang stres atau bahkan bunuh diri.

Kewaspadaan masyarakat pun menurut Tongam harus ekstra hati-hati apalagi menyangkut data pribadi. “Kekuatan pinjol ilegal itu adalah di kontak HP. Karena mereka menguasai kontak HP semua, maka saat penagihan mereka selalu menyebarkan teror intimidasi bukan hanya kepada peminjam, tetapi kepada seluruh kontak (peminjam) di HP,”

Ketua Satgas itu juga mengemukakan, masyarakat memang ada yang kurang mendapatkan literasi keuangan sampai mudah terjebak. Namun ada juga yang mengetahui risikonya, tetapi karena terdesak kebutuhan akhirnya terjerumus dalam jebakan pinjol ilegal.

Menurut Tongam, OJK saat ini sulit memberantas karena pelaku mudah membuat situs atau aplikasi pinjol. Penawaran kepada masyarakat pun juga mudah, seperti melalui SMS atau aplikasi ilegal terkait.

“Kemudian juga dilihat servernya banyak di luar negeri. Banyak juga yang mengendalikan dari luar negeri. Ini menjadi kesulitan juga bagi kita memblokir. Karena apa? Kita blokir hari ini dia bisa bikin baru lagi. Ini menjadi permasalahan utama,” ungkapnya.

Baca Juga: WNA Cina Bos Pinjol Jie Chu Technology yang Kantornya di PIK 2 Jadi Tersangka






OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

1 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

2 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

3 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

3 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

3 hari lalu

Pinjol Ilegal Masih Marak, OJK: Ditutup Satu, Tumbuh Lima

Jumlanya pinjaman online lebih banyak ketimbang pinjol legal yang terdaftar di OJK.


Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

4 hari lalu

Dewan Komisioner OJK: Inklusi Keuangan Saja Tidak Cukup, Harus Dibarengi Literasi

Dewan Komisioner OJK menyebut inklusi keuangan atau akses terhadap produk keuangan harus dibarengi literasi atau pemahaman terhadapnya.


OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

4 hari lalu

OJK Terbitkan Aturan Baru Pedoman Manajer Investasi, Investor Reksa Dana Lebih Terlindungi?

OJK baru saja menerbitkan aturan terbaru mengenai pengawasan pasar modal melalui POJK No.17/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi,


Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

4 hari lalu

Cabut Izin Dana Pensiun Perum Perumnas, OJK: Jumlah Peserta Semakin Berkurang

OJK membubarkan Dana Pensiun Perum Perumnas terhitung efektif sejak 31 Maret 2022.


Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

5 hari lalu

Kasus Lukas Enembe: Begini Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU

Kasus pencucian uang yang menyeret Gubernur Papua Lukas Enembe menyita perhatian. Bagaimana ketentuannya dalam UU?


Menteri Teten Bandingkan Daya Tahan Koperasi dan Bank Saat Krisis Moneter 1998

9 hari lalu

Menteri Teten Bandingkan Daya Tahan Koperasi dan Bank Saat Krisis Moneter 1998

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan konsep koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional itu masih dalam cita-cita.