TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan Bank Indonesia telah mengadakan pertemuan pertama Sustainable Finance Working Group (SFWG) di bawah Presidensi G20 Indonesia pada 25 Januari 2022. Dalam pertemuan ini, Kemenkeu menyampaikan sejumlah sikap kepada negara anggota yang hadir.
Salah satunya, Kemenkeu menyatakan pentingnya menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk membantu pasar keuangan dapat mendukung upaya mencapai tujuan Perjanjian Paris dan Agenda 2030. Ini adalah kesepakatan internasional, masing-masing terkait perubahan iklim dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
"Diskusi atas kebijakan publik yang mendorong pembiayaan dan investasi krusial (penting) dalam mendukung transisi yang adil dan terjangkau," kata Dian Lestari, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Januari 2022.
Selain itu, Kemenkeu juga mendorong keuangan berkelanjutan yang mudah diakses dan terjangkau untuk pulih bersama dan bangkit lebih kuat di kondisi saat ini. Sikap Kemenkeu tersebut disampaikan Dian dalam pertemuan yang dipimpin oleh co-chairs SFWG yakni Amerika Serikat dan Cina, serta dimoderatori oleh United Nations Development Programme (UNDP).
Di awal, pertemuan membahas laporan kemajuan G20 Sustainable Finance Roadmap yang telah didukung oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada Oktober 2021. Laporan akan meliputi pemantauan atas aksi yang telah dilaksanakan oleh negara anggota G20 secara sukarela baik di Jalur Keuangan (Finance Track) maupun Jalur Sherpa (Sherpa Track), dan yang lainnya.
Selanjutnya, diskusi SFWG ini berlanjut dengan membahas tiga topik rencana kerja 2022. Ketiga topik tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Pengembangan kerangka keuangan transisi dan peningkatan kredibilitas komitmen lembaga keuangan.
Kerangka ini bertujuan untuk membantu pasar keuangan mendukung transisi ekonomi global. Sedangkan peningkatan kredibilitas komitmen lembaga keuangan dalam hal ini sektor swasta, dilakukan dengan menyusun best practice dalam implementasi komitmen pembiayaan net-zero dan pembiayaan terkait lainnya.
