TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah bakal menarik utang Rp 973,6 triliun tahun depan guna menutupi defisit APBN pada 2022 sebesar 4,85 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto alias PDB. Yakni senilai Rp 868 triliun.
Salah satunya melalui penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN di bulan-bulan awal, dari Februari sampai Juni."Ini artinya bukan pemerintah sporadis, tapi tentu dalam rencana APBN satu tahun," kata Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Riko Amir dalam diskusi virtual bersama media, Senin, 13 Desember 2021.
Tahun 2022 merupakan tahun terakhir bagi pemerintah memasang defisit APBN melebihi 3 persen. Setelah itu, defisit APBN harus dipatok maksimal 3 persen saja, sesuai amanat UU Keuangan Negara.
Dari Rp 973,6 triliun utang yang bakal ditarik pemerintah, mayoritas akan berasal dari sumber-sumber domestik yaitu 80 sampai 82 persen. Sementara, utang dari valuta asing lebih kecil yaitu 18 sampai 20 persen saja.
Nantinya di tahun depan, penerbitan SBN akan mendominasi pembiayaan utang yaitu mencapai Rp 991,3 triliun. Angka ini sedikit naik dari outlook penerbitan SBN tahun ini yang sebesar Rp 878 triliun, tapi lebih rendah dari yang ditetapkan di APBN 2021 yaitu Rp 1.207 triliun.