TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan saat ini ada empat kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan secara formal.
"Pertama, kurangnya informasi karena UMKM tidak masuk audit lembaga perbankan, minim teknologi dan aset tidak dijamin," kata Teten dalam konferensi pers Investree secara virtual Kamis, 9 Desember 2021.
Kedua, adanya asimetris informasi. Ketiga, adanya kondisi granularity atau karakter pembiayaan UMKM yang selama ini banyak, tapi tersebar kecil-kecil.
Keempat, meningkatnya monitoring cost perbankan, sehingga mengurangi efisiensi lembaga keuangan.
Dalam menyikapi hal tersebut, kata dia, pemerintah memiliki strategi dan kebijakan untuk meningkatkan keuangan inklusif tahun 2022-2024. Strategi itu di antaranya meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen pada 2024.
"Bapak presiden mengamanatkan untuk meningkatkan porsi pembiayaan UMKM dari semula 20 persen menjadi 30 persen di 2024. Diharapkan dengan meningkatnya porsi kredit perbankan untuk UMKM, akses pembiayaan UMKM menjadi semakin baik dan diharapkan dengan begitu akan banyak UMKM yang naik kelas," kata Teten.
Juga, kata dia, perlu meningkatkan pembiayaan lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB kepada koperasi. Serta, mendorong pembiayaan UMKM non bankable oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP.
"Membentuk SMI development fund untuk wirausaha pemula atau start up hingga skema pembiayaan koperasi dan UMKM kredit skoring atau rating dengan memanfaatkan SPK sebagai agunan," kata dia.
Dia juga mengajak masyarakat luas meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang sumber-sumber pendanaan selain perbankan yang dapat diakses oleh UMKM.
Baca Juga: Lawan Rentenir, Program TPAKD OJK Salurkan Rp 1,25 T untuk 31 Ribu Debitur
