TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Koordinator Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari) Hengky Manalu sangat menyayangkan ketidakhadiran Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk merespons aksi masyarakat adat dari Tano Batak pada hari ini.
“Tentu merasa kecewa sama PaK Luhut," kata Koordinator Anliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL, Hengky Manalu, kepada wartawan di Depan Kantor Kementerian Kordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 November 2021.
Padahal, kata dia, sebanyak 40 warga sudah jauh-jauh datang dari Sumatera Utara ke Jakarta untuk bisa bertemu dengan Menteri Luhut. "Kita sudah jauh-jauh datang dari Danau Toba empat hari empat malam kita perjalanan,” ucap Hengky.
Bersama dengan 20 warga masyarakat di Jakarta, para warga adat dari Tano Batak yang tergabung dalam Aliansi Gerakan tersebut menggelar aksi di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ini semula berharap dapat disambut oleh Menteri Luhut.
Dalam aksi yang berlangsung hingga 2,5 jam tersebut, Aliansi Gerak Tutup TPL menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kementerian Maritim dan Investasi. Dua di antaranya adalah mencabut izin operasional PT TPL dan mencabut izin konsesi TPL dari wilayah adat.
Selain itu, mereka menuntut agar reforma agraria sejati diwujudkan, menghentikan kriminalisasi dan intimidasi kepada masyarakat adat Tano Batak, dan mendesak agar tindakan kekerasan yang dilakukan karyawan TPL kepada masyarakat adat diusut.
