Inilah 10 Tujuan PNS Diwajibkan Lapor Harta Kekayaan

Reporter

Pegawai negeri sipil (PNS) berfoto-foto saat mengikuti Upacara Peringatan HUT Korpri ke-44 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Eks Irti Monas, Jakarta, 30 November 2015. Dalam pidatonya saat memimpin upacara Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful mengatakan, Korpri harus Memberikan pelayanan publik untuk masyakarat yang berdaya dan sejahtera secara hakiki. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu produk era Reformasi yang tidak kita temukan di masa lalu, baik itu Orde Sukarno maupun Orde Soeharto adalah laporan harta kekayaan pejabat.

Di zaman dahulu, seorang pejabat bisa dengan leluasa mengumpulkan harta kekayaan tanpa mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Dari mana asal-usul hartanya. 

Di Era Reformasi, pejabat atau penyelenggara negara punya kewajiban memperbarui jumlah harta dan dari mana asal-usul hartanya. Laporan harta kekayaan itu disampaikan kepada KPK.

Belakangan, meski negeri ini masih dilanda pandemi, jumlah harta kekayaan para pejabat negara di Indonesia justru melonjak. KPK melaporkan bahwa sebanyak 70,3 persen harta kekayaan pejabat negara naik selama setahun terakhir. Padahal saat ini sedang di masa pandemi Covid-19 yang membuat banyak masyarakat terdampak secara ekonomi.  

Selain itu, terdapat pula beberapa kasus kekayaan PNS yang menjadi sorotan karena jumlahnya yang besar. Salah satu kasus yang sempat mendapat sorotan adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Kota Tengerang, Nurhali yang dilaporkan memiliki kekayaan hingga Rp1,6 triliun.

Selain itu, ada pula laporan KPK yang mencatat Kepala Bagian Kesejahteraan (Kabag Kesra) Sekretariat  Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Umzakirman memiliki kekayaan berjumlah Rp1,8 triliun dan masuk ke dalam deretan pejabat terkaya. 

Agar tidak menjadi kecurigaan dan sebagai proses transparansi sumber kekayaan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk juga pejabat negara perlu melaporkan jumlah harta kekayaannya. 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) wajib diisi untuk menjaga integritas agar tidak terlibat dalam tindak praktik korupsi. Laporan ini dilakukan melalui Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SIHARKA).

“LHKASN atau dokumen penyampaian daftar kekayaan ASN merupakan bentuk transparasi Aparatur Sipil Negara,” ujar Siti Mudayaroh, Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Bagian Perencanaan, Organisasi, dan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.

Dilansir dari laman milik Kementerian Agama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, terdapat sepuluh manfaat LHKPN dan LHKASN. Berikut manfaatnya: 

  1. Sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
  2. Untuk penguatan dan pengujian integritas sehingga ASN takut melakukan tindak korupsi
  3. Untuk mencegah tindak korupsi dengan adanya transparasi
  4. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
  5. Untuk mendeteksi konflik kepentingan antara tugas dan kepentingan pribadi
  6. Sebagai penyedia sarana dan perangkat kontrol
  7. Sebagai komponen penilaian Reformasi Birokrasi (RB)
  8. Sebagai syarat pengajuan penilaian ZI-WBK/WBBM
  9. Sebagai bentuk kerapihan administrasi dokumen di suatu instansi pemerintah
  10. LHKPN dan LHKASN dapat menentukan citra institusi

Pelaporan harta kekayaan oleh PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Ketentuan mengenai kewajiban melaporkan harta kekayaan ini tercantum dalam pasal 4 huruf e yang berbunyi, “PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

MAGHVIRA ARZAQ KARIMA

Baca juga: Tak Laporkan Harta Kekayaan, PNS Bisa Turun Jabatan Hingga Dipecat






Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

22 jam lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

1 hari lalu

Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

Sebelum menjabat sebagai Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang juga kader NasDem ini beberapa kali menjabat sejumlah posisi strategis, apa saja?


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

3 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

3 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Berapa Harta Kekayaannya?

3 hari lalu

Sri Mulyani Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Berapa Harta Kekayaannya?

Nama Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut masuk dalam bursa pencalonan Gubernur BI untuk menggantikan Perry Warjiyo. Berapa harta kekayaannya?


Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

6 hari lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

8 hari lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.


Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

10 hari lalu

Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

Massa demo perangkat desa bubar setelah 50 orang perwakilan PPDI diterima Komisi II di Gedung DPR/MPR RI.


Lukas Enembe Mengaku Hanya Punya Harta Rp 33,78 Miliar. Padahal KPK Sita Lebih Dari Rp 80 Miliar

12 hari lalu

Lukas Enembe Mengaku Hanya Punya Harta Rp 33,78 Miliar. Padahal KPK Sita Lebih Dari Rp 80 Miliar

Gubernur Papua Lukas Enembe tak melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.


Rekrutmen CPNS 2023, KemenPAN RB: Pasti Ada, Sekarang Masih Fokus PPPK

18 hari lalu

Rekrutmen CPNS 2023, KemenPAN RB: Pasti Ada, Sekarang Masih Fokus PPPK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memastikan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 akan diadakan. Namun, kementerian itu meminta masyarakat bersabar.