TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mewanti-wanti agar Badan Pangan Nasional (BPN) tidak diisi oleh figur politik.
Menurut Faisal, meskipun tidak bertaji, Badan Pangan Nasional merupakan opsi yang tidak bisa dihindari saat kementerian/lembaga tidak dapat menjalankan fungsi dengan baik untuk mengatasi masalah pangan.
Faisal menilai dengan dipilihnya figur dari partai politik bisa menyebabkan konflik kepentingan.
“BPN itu tidak boleh diisi oleh figur politik. Tidak bisa diisi oleh orang yang berafiliasi dengan partai politik, karena ini betul-betul harus terbebas dari kepentingan partai tertentu. Jadi jangan dipilih orang yang menjadi pengurus partai atau dari partai tertentu,” kata Faisal pada diskusi ‘Menanti Taji Badan Pangan Nasional’ secara virtual, Senin, 30 Agustus 2021.
Kehadiran BPN sebagai lembaga superbody, kata Faisal, tidak dibutuhkan jika kementerian/lembaga bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan efektif.
Hal ini, menurutnya, dipicu oleh konflik sektoral antara kementerian/lembaga yang memiliki otoritas terhadap urusan pangan.
Di samping itu, Faisal menekankan masalah pangan di dalam negeri bisa teratasi jika tidak ada lagi sekat-sekat sektoral.
