Pakar: daripada Pajak Sembako, Lebih Baik Optimalkan Penerimaan Cukai Rokok

Reporter

Iwan, 27 tahun, tengah melipat daun tembakau saat panen di kawasan dataran tinggi Kiarapayung, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 27 Februari 2021. Petani tembakau sendiri mengecam kenaikan tarif cukai rokok 12,5 persen yang berimbas pada daya serap tembakau di pasar setelah pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata tertimbang sebesar 12,5% pada 1 Februari 2021. TEMPO/Prima Mulia
Iwan, 27 tahun, tengah melipat daun tembakau saat panen di kawasan dataran tinggi Kiarapayung, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 27 Februari 2021. Petani tembakau sendiri mengecam kenaikan tarif cukai rokok 12,5 persen yang berimbas pada daya serap tembakau di pasar setelah pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata tertimbang sebesar 12,5% pada 1 Februari 2021. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Usulan pemerintah untuk mengenakan pajak sembako seperti beras dan sekolah dinilai tak seefektif mengoptimalisasi kenaikan tarif cukai rokok. “Daripada menambah pemasukan negara dengan mengenakan pajak esensial seperti beras dan sekolah, lebih baik optimalisasi penerimaan cukai rokok karena lebih riil,” kata Direktur Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia Abdillah Ahsan kepada Tempo, Jumat, 20 Agustus 2021. 

Pemerintah mengajukan dua draf Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) ke Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang itu untuk melakukan reformasi perpajakan yang tepat dan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. 

Sempat muncul wacana pemerintah akan mencari tambahan penerimaan dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Muncul kabar, pemerintah mengusulkan pajak sembako dan sekolah. Sasarannya adalah beras yang hanya dikonsumsi kelompok menengah ke atas, seperti beras basmati dan sekolah-sekolah internasional demi asas keadilan rakyat.

Menurut Abdillah, jika beras dikenakan PPN, pertanyaannya seberapa efektif bisa mendongkrak penerimaan negara. “Yang makan beras mahal itu siapa dan berapa banyak. Jangan sampai biaya administrasi pengumpulan pajak lebih tinggi daripada penerimaan pajak itu sendiri,” kata dia menuturkan.

Ia menjelaskan, pengumpulan pajak dari beras khusus seperti ini ada biayanya dan bukan perkara gampang, ”Harus dicek, ini beras basmati, bukan beras lain, yang makan orang kaya. Ternyata yang mengkonsumsi lebih sedikit. Bisa saja saja biaya administrasi perpajakan lebih tinggi dari penerimaan,” ucapnya.  Walhasil, uang yang diangankan bisa masuk ke kas negara ternyata tak seindah yang dibayangkan lantaran lebih besar biaya administrasinya.








Dirut BRI: Probabilitas Resesi di Indonesia Hanya 2 Persen

15 jam lalu

Dirut BRI: Probabilitas Resesi di Indonesia Hanya 2 Persen

Direktur Utama (Dirut) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI Sunarso mengatakan probabilitas terjadinya resesi di Indonesia hanya 2 persen


Melemah 10 Poin, Rupiah Hari Ini Ditutup di Level Rp 15.163 per Dolar AS

1 hari lalu

Aktivitas pelayanan penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup berbalik menguat 5 poin atau 0,03 persen ke level Rp14.625 per dolar AS pada Selasa (4/8) sore. TEMPO/Tony Hartawan
Melemah 10 Poin, Rupiah Hari Ini Ditutup di Level Rp 15.163 per Dolar AS

Rupiah melemah 10 poin menjadi Rp 15.163 per dolar AS dalam penutupan perdagangan Senin, 27 Maret 2023.


Insentif Tekan Harga Mobil Listrik 32 Persen dan Motor Listrik 18 Persen, Ini Harapan Sri Mulyani

8 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini prevalensi perokok laki-laki dewasa mencapai 71,3 persen, sehingga membuat Indonesia menduduki peringkat pertama tertinggi di dunia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Insentif Tekan Harga Mobil Listrik 32 Persen dan Motor Listrik 18 Persen, Ini Harapan Sri Mulyani

Sri Mulyani memperkirakan insentif kendaraan listrik menekan harga jual mobil listrik 32 persen.


Gubernur BI Sebut Inflasi RI Masih Terkendali, IHK 5,47 Persen

12 hari lalu

Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 14 Januari 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target produksi batu bara 2022 mencapai 663 juta ton yang diperuntukkan untuk konsumsi domestik/domestik market obligation (DMO)  sebesar 165,7 juta ton sedangkan sisanya 497,2 juta ton akan mengisi pasar ekspor. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Gubernur BI Sebut Inflasi RI Masih Terkendali, IHK 5,47 Persen

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan inflasi di Indonesia masih terkendali.


Prevalansi Perokok Stagnan, Ini Langkah yang Perlu Diambil

14 hari lalu

Tangkapan layar Diseminar Hasil Riset dengan tema
Prevalansi Perokok Stagnan, Ini Langkah yang Perlu Diambil

Jumlah perokok masih banyak. Tidak ada manfaat kenaikan cukai dan harga tembakau tanpa adanya regulasi pelarangan penjualan rokok batangan.


Kendaraan Listrik Lokal yang Terdaftar di IKN Akan Bebas Pajak

19 hari lalu

Blue Bird kembali memperbanyak kendaraan bertenaga listriknya melalui Toyota Prius PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) terbaru usai di luncurkan pada pameran pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis 11 November 2021. Prius PHEV mengkombinasikan mesin pembakaran dan motor listrik. Tempo/Tony Hartawan
Kendaraan Listrik Lokal yang Terdaftar di IKN Akan Bebas Pajak

Pemerintah telah memastikan bahwa mereka tidak akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kendaraan listrik yang diproduksi dalam negeri.


Kendaraan Listrik Produksi Lokal Bebas PPN di IKN Nusantara, Ini Aturannya

20 hari lalu

Posisi duduk Gesits Raya tak merepotkan untuk orang dewasa. (Foto: Tempo/Dimas)
Kendaraan Listrik Produksi Lokal Bebas PPN di IKN Nusantara, Ini Aturannya

Regulasi izin usaha dan fasilitas penanaman modal di IKN Nusantara tersebut diberikan untuk mendorong percepatan pembangunan ibu kota baru tersebut.


Bebas PPN Bagi Kendaraan Listrik Buatan Dalam Negeri yang Terdaftar di IKN

20 hari lalu

Desain komputerisasi Istana Kepresidenan Indonesia di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur. Desain Istana Kepresidenan untuk ibu kota negara baru tersebut telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Instagram/nyoman_nuarta
Bebas PPN Bagi Kendaraan Listrik Buatan Dalam Negeri yang Terdaftar di IKN

Pemerintah resmi membebaskan pajak pertambahan nilai atau PPN bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri dengan nomor polisi yang terdaftar di IKN.


Kemenkeu Catat Pungutan Pajak Digital hingga Akhir Februari Rp 11,03 Triliun

25 hari lalu

Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo saat Konferensi Pers Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam Pengawasan Kepegawaian di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Wamenkeu menegaskan upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan three lines of defense. Tempo/Tony Hartawan
Kemenkeu Catat Pungutan Pajak Digital hingga Akhir Februari Rp 11,03 Triliun

Kementerian Keuangan telah mengumpulkan Rp11,03 triliun dari 124 pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)


Ekonom Nilai Sektor Keuangan dan Perbankan 2023 Baik, Indeks Kepercayaan Konsumsi di Atas 100

26 hari lalu

Aviliani. TEMPO/ Arnold Simanjuntak
Ekonom Nilai Sektor Keuangan dan Perbankan 2023 Baik, Indeks Kepercayaan Konsumsi di Atas 100

Ekonom senior Indef Aviliani menilai sektor keuangan Indonesia tahun ini dalam keadaan baik.