Pakar: daripada Pajak Sembako, Lebih Baik Optimalkan Penerimaan Cukai Rokok

Reporter

Iwan, 27 tahun, tengah melipat daun tembakau saat panen di kawasan dataran tinggi Kiarapayung, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 27 Februari 2021. Petani tembakau sendiri mengecam kenaikan tarif cukai rokok 12,5 persen yang berimbas pada daya serap tembakau di pasar setelah pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata tertimbang sebesar 12,5% pada 1 Februari 2021. TEMPO/Prima Mulia

Cara berikut, menyeragamkan tarif cukai rokok untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari enam layer hanya satu saja. Penyeragaman ini tidak melibatkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) agar tidak mengganggu serapan tenaga kerja. Walhasil, jika SKM dan SPM diseragamkan jadi satu, potensi penerimaan negara bisa Rp 10 triliun.  “Kalau menaikkan Rp 100 untuk semua jenis bisa dapat Rp 3 triliun, tingga dipilih yang mana,” katanya.

Roosita Meilani Dewi, Kepala Pusat Studi Center of Human and Economic Development atau CHED Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta menceritakan pengalamannya saat mewakili Muhammadiyah bersama tiga orang lainnya merumuskan konsep penerimaan negara yang digagas Direktorat Jenderal Pajak. “Pemerintah harus mencari sumber-sumber penerimaan negara, salah satunya ya memaksimalkan penerimaan dari pajak,” katanya kepada Tempo, Selasa, 24 Agustus 2021.

Di pertemuan itu, kata Roosita, mereka dijelaskan tentang isi dari draf RUU KUP. “Semangatnya menciptakan keadilan dan kesetaraan wajib pajak, perluasan basis pajak baru, meningkatkan kepatuhan dan administrasi atau kepercayaan kepada negara,” ujarnya.

Gedung Dirjen Pajak. pajakku.com

Menurut Roosita, di pertemuan itu, ia mendengar semangat mencari keadilan dan kesetaraan dalam menerapkan pajak. Misalnya, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk satu produk, seperti air mineral.

“PPN akan berbeda dengan yang berpendapatan tinggi dan rendah. PPN itu objek jadi akan diberikan apakah dia pemulung atau konglomerat, seharusnya sama,” kata dia. Dengan pengenaan pajak ini, kata Roosita, akan memberikan peluang bagi industri untuk mencari keuntungan dalam mengemas sebuah produk berdasarkan nilai PPN-nya.

“Misalnya air mineral merk tertentu yang dikonsumsi untuk menengah ke bawah diberi PPN 10 persen, merk yang sama dengan kemasan lebih mewah diberi PPN 15 persen untuk yang dikonsumsi kelas Atta Halilintar. Kita enggak tahu bagaimana distribusinya, kualitasnya bagaimana. Kalau berdasarkan status itu malah akan menimbulkan ketidaksetaraan,” tuturnya. Apalagi, air dalam UUD 1945 dilindungi negara sehingga tak perlu dikenakan PPN.

Roosita menuturkan, pembahasan mengenai perluasan basis pajak baru juga belum jelas. Pemerintah mewacanakan pajak karbon yang ada di kendaraan. Pengukurannya masih sangat rumit. Menurut dia, ketimbang mengenakan pajak karbon kendaraan, lebih baik melakukan ekstensifikasi pajak plastik atau makanan mengandung gula yang banyak mudaratnya dan tidak sehat.

Seperti halnya Abdillah Ahsan, Roosita menilai pemerintah seharusnya mengintensifkan penerimaan cukai rokok. Penerimaan cukai rokok di Indonesia itu belum maksimal sampai 57 persen sesuai amanat undang-undang, baru 53 persen.”

Baca juga: Petani Tembakau Minta Kenaikan Tarif Cukai Rokok Berimbas Besar untuk Mereka






Cukai Rokok Naik, Ini Fasilitas yang Bisa Dibangun Pakai Duit Pungutan Tembakau

1 hari lalu

Cukai Rokok Naik, Ini Fasilitas yang Bisa Dibangun Pakai Duit Pungutan Tembakau

Bukan hanya untuk mengontrol konsumsi rokok, cukai tembakau bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas umum.


Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

3 hari lalu

Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

Meski ekonomi Indonesia baik, tapi bisa terdampak resesi. Begini cara Sri Mulyani menjaga pertumbuhan Indonesia lewat penguatan ekonomi masyarakat.


Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

9 hari lalu

Gubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.


Bantah Surplus Gula, Zulhas Sebut Indonesia Masih Perlu Impor 6 Juta Ton

14 hari lalu

Bantah Surplus Gula, Zulhas Sebut Indonesia Masih Perlu Impor 6 Juta Ton

Zulkifli Hasan mengatakan pasokan gula konsumsi dan industri yang di Tanah Air belum mencukupi kebutuhan dalam negeri.


Sederet Kenaikan Tarif 2023 Perberat Beban Hidup

22 hari lalu

Sederet Kenaikan Tarif 2023 Perberat Beban Hidup

Beberapa kebijakan pemerintah soal kenaikan tarif akan berlaku mulai tahun 2023.


Daftar Harga Rokok Eceran Terbaru per Januari 2023

22 hari lalu

Daftar Harga Rokok Eceran Terbaru per Januari 2023

Harga rokok eceran terbaru yang resmi diterapkan mulai 1 Januari 2023, termasuk rokok elektrik (vape).


Yakin Ekonomi 2022 5,3 Persen, Sri Mulyani: Didorong Konsumsi Domestik dan Surplus Neraca Dagang

23 hari lalu

Yakin Ekonomi 2022 5,3 Persen, Sri Mulyani: Didorong Konsumsi Domestik dan Surplus Neraca Dagang

Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 bisa mencapai target 5,1- 5,3 persen,.


Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Sumbang Rp60,76 T pada APBN 2022, Aset Kripto Rp246,45 T

23 hari lalu

Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Sumbang Rp60,76 T pada APBN 2022, Aset Kripto Rp246,45 T

Pemerintah juga mulai memungut PPh dan PPN atas transaksi aset kripto pada 1 Mei 2022 yang terkumpul Rp246,45 triliun.


Deretan Kenaikan Tarif Mulai Tahun 2023: Cukai Rokok, Tol Tangerang-Merak hingga KPR

25 hari lalu

Deretan Kenaikan Tarif Mulai Tahun 2023: Cukai Rokok, Tol Tangerang-Merak hingga KPR

Sejumlah kebijakan berupa kenaikan tarif akan efektif berlaku pada tahun 2023 ini, mulai dari cukai rokok, tarif tol, hingga biaya KPR. Ini detailnya.


Larangan Penjualan Rokok Batangan, APTI Harap Bisa Beri Masukan ke Jokowi

26 hari lalu

Larangan Penjualan Rokok Batangan, APTI Harap Bisa Beri Masukan ke Jokowi

APTI menyatakan larangan penjualan rokok batangan berimbas pada penurunan perekonomian di sejumlah daerah