Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Bakal Bacakan Nota Keuangan 2022, Bagaimana Proyeksi IHSG Pekan Depan?

image-gnews
Aktivitas pergerakan saham di lantai Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Penurunan IHSG siang ini merupakan penurunan terendah selama sepekan. Tempo/Tony Hartawan
Aktivitas pergerakan saham di lantai Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Penurunan IHSG siang ini merupakan penurunan terendah selama sepekan. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

Sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan pemerintah telah menyampaikan sejumlah target pada RAPBN 2022 dan telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan akan tumbuh pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen pada 2022.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, pemerintah juga menetapkan target inflasi pada kisaran 2 hingga 4 persen. “Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen sampai 5,8 persen, inflasi 2 persen sampai 4 persen, tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,32 persen sampai 7,27 persen, nilai tukar Rp13.900 sampai Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR, belum lama ini.

Dalam RAPBN 2022 harga minyak mentah Indonesia ditargetkan pada kisaran US$ 55 sampai US$ 65 per barel, lifting minyak bumi 686.000 sampai 726.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1,031 juta sampai 1,103 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan negara diperkirakan naik 10,18 persen hingga 10,44 persen, dalam rentang Rp 1.823,5 triliun sampai Rp 1.895,4 triliun. Sedangkan belanja negara ditargetkan tumbuh 14,69 persen hingga 15,29 persen, dalam rentang Rp 2.631,8 triliun hingga Rp 2.775,3 triliun.

Adapun keseimbangan primer diperkirakan mulai bergerak menuju positif atau lebih kecil dari APBN 2021 sebesar defisit Rp 633,12 triliun, yaitu di kisaran -2,31 persen (defisit Rp 414,1 triliun) sampai 2,65 persen (defisit Rp 480,5 triliun) dari PDB. Kemudian, defisit APBN akan semakin mengecil ke minus 4,51 persen sampai minus 4,85 persen dari PDB.

Sementara itu, rasio utang dipatok di angka 43,76 persen sampai 44,28 persen dari PDB. Pemerintah pun menargetkan tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 persen sampai 6,2 persen. Lalu, kemiskinan di rentang 8,5 persen 9,0 persen.

Dalam pidatonya pada esok hari, Presiden Jokowi juga bakal mengumumkan angka rasio gini yang sebelumnya disebut-sebut bakal berkisar di antara 0,376 sampai 0,378. Indeks pembangunan manusia ditargetkan naik di 73,44 sampai 73,48. Sementara itu, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 102 sampai 104 dan 102 sampai 105.

BISNIS

Baca: Bos Garuda: Kehilangan Dua Orang Direksi Sebuah Pukulan yang Berat, Namun..

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

28 menit lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.


SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

6 jam lalu

PT Medco Energi Internasional Tbk mengumumkan kinerja keuangan konsolidasi untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2021. Foto: koleksi SKK Migas
SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

6 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

6 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

7 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

7 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

14 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

15 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.