TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan memang ada perdebatan antara PPKM dan lockdown di pemerintah. Dia menjelaskan alasan pemerintah menerapkan PPKM.
"Memang ada perdebatan PPKM dan lockdown. Tapi kan esensinya yang terjadi adalah pembatasan kegiatan ekonomi. Kami musti melakukan pembatasan, pabrik dunia usaha, restoran, warung, musti mengurangi intensitas usahanya," kata Suahasil Nazara dalam diskusi virtual, Sabtu, 31 Juli 2021.
Kemudian, kata dia, pemerintah melihat lagi, bahwa kondisi negara memiliki lapisan masyarakat tidak sama semuanya. Di mana ada kelompok masyarakat yang masih sangat membutuhkan dukungan, miskin, rentan dan ada yang kaya.
Juga ada kelompok di perkotaan dan perdesaan yang memiliki kemampuannya ekonomi berbeda-beda. Bahkan kalau dilihat dari nilai tabungan, masyarakat dengan tabungan di bawah 10 juta sudah mulai makan tabungan. Di sisi lain, ada juga ternyata yang jumlah nilai tabungannya meningkat.
"Dalam konteks yang beragam, kemudian pemerintah menyatakan, kita membantu yang diperlukan," ujarnya.
Dia menuturkan ada 6 juta keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar, tapi program keluarga harapan diberikan kepada untuk 10 juta keluarga. Artinya, pemerintah tidak hanya membantu kelompok yang ada di garis kemiskinan saja, tapi juga di atas itu.
Program kartu sembako juga untuk 18,8 juta keluarga yang di-cover. Di atas itu diberikan bantuan sosial tunai atau BST untuk 10 juta keluarga di luar kartu sembako.
Kalau masih ada yang belum dapat juga, dana desa boleh dipakai, di mana desa bisa menentukan sendiri siapa yang dianggap memerlukan di desa itu."Di perkotaan kita cover lewat kartu prakerja dan subsidi upah. Jadi layernya itu yang kami siapkan, karena masyarakat kita ga sama semua," kata dia.
Baca Juga: Viral Rombongan Pesepeda di Jalan Layang Non Tol Antasari, Polisi: Belum Boleh!
