Hipmi: PPKM Darurat Sebisa Mungkin Tak Perlu Diperpanjang

Suasana pasar Beringharjo Yogyakarta yang tutup di masa PPKM Darurat. Tempo/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi, Ajib Hamdani menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat sebisa mungkin tidak perlu diperpanjang.

"Sisi kesehatan pemerintah terus melakukan edukasi penerapan prokes di masyarakat serta mengakselerasi vaksinasi. Dari sisi ekonomi, bisa bergerak menuju pola dan keseimbangan baru yang sehat," kata Ajib dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Juli 2021.

Dengan demikian, ia berujar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kontradiksi antara penyelamatan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

PPKM Darurat sudah berlangsung sejak 3 Juli 2021 dan direncanakan berakhir pada 20 Juli 2021. Kendati demikian pemerintah sedang melakukan evaluasi dan kajian atas efektivitas pelaksanaan di lapangan, untuk selanjutnya akan membuat keputusan apakah PPKM darurat ini akan diperpanjang atau tidak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya sempat menyampaikan skenario alternatif PPKM darurat diperpanjang sampai dengan 6 minggu untuk menahan penyebaran Virus Corona, dengan menurunkan mobilitas orang secara signifikan.

Ajib mengatakan kesehatan menjadi tolok ukur pemberlakuan kebijakan PPKM dan kegiatan perekonomian bisa kembali normal setelah terbangun herd immunity atau kekebalan komunal di masyarakat, di mana minimum 70 persen masyarakat sudah tervaksin. Dengan jumlah penduduk sekitar 270 juta orang, dibutuhkan lebih dari 189 juta orang untuk membangun kekebalan komunal ini.

"Kalau pemerintah bisa melakukan vaksinasi 1 juta orang per hari, awal tahun 2022 baru baru selesai. Kuncinya adalah akselerasi program vaksinasi," tutur Ajib.






UOB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen, Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

40 menit lalu

UOB Prediksi Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen, Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,1 hingga 5,4 persen pada 2022.


Mulai 1 Oktober, Wisatawan ke Thailand Tak Perlu Tunjukkan Bukti Vaksin dan Tes Covid-19

18 jam lalu

Mulai 1 Oktober, Wisatawan ke Thailand Tak Perlu Tunjukkan Bukti Vaksin dan Tes Covid-19

Sejak pandemi, Thailand secara bertahap membuka kembali pariwisata internasional mulai Juli 2021 dengan program khusus.


Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

18 jam lalu

Stafsus Sri Mulyani: Pemerintah Sengaja Kurangi Penarikan Utang Baru

Stafsus Sri Mulyani menyatakan pemerintah tengah mengambil sikap mengurangi penarikan utang baru untuk membiayai APBN.


Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

19 jam lalu

Ancaman Resesi, Perencana Keuangan: Kalau Mau Healing, di Dalam Negeri Dulu

Untuk menjaga aliran dana atau cashflow saat resesi terjadi, Aidil mewanti-wanti masyarakat untuk menekan konsumsinya.


Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

19 jam lalu

Bel Resesi Ekonomi Dunia Berdentang, Pemerintah Belum Siap

Sri Mulyani menyoroti kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral negara-negara di dunia memicu resesi ekonomi global.


Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

1 hari lalu

Terpopuler: Luhut Sudah Pakai Mobil Listrik, PLN Batalkan Migrasi Kompor Listrik

Luhut menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah memerintahkan para menteri menganggarkan pengadaan mobil listrik dalam APBN.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

1 hari lalu

Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

1 hari lalu

Banggar DPR Sepakat Anggaran Subsidi Energi Rp 211,9 Triliun, Ini Rinciannya

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 139,4 triliun.


Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

1 hari lalu

Banggar DPR dan Sri Mulyani Sepakati RAPBN 2023, Defisit Rp 598,2 Triliun

Sri Mulyani mengatakan Rancangan APBN 2023 akan dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disetujui dalam sidang paripurna.


Terpopuler: Syarat Pengemudi Ojol Terima BLT, Ancaman Resesi di Depan Mata

2 hari lalu

Terpopuler: Syarat Pengemudi Ojol Terima BLT, Ancaman Resesi di Depan Mata

Bantuan UMKM, termasuk untuk para pengemudi ojek online atau ojol, akan diberikan mulai Oktober mendatang.