BI Dukung Penyaluran Bansos Lewat Sistem Elektronik Agar Lebih Tepat Sasaran

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk
Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertajuk "Digital Transformation For Indonesian Economy: Finding The New Business Models" di Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2020. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bank sentral akan mendukung pemerintah untuk memperkuat sistem elektronifikasi bantuan sosial (bansos). Pelaksanaan bansos melalui sistem digital ini diyakini bisa mendorong penyaluran program bantuan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

“BI kerja sama dengan perbankan dan asosiasi mendukung elektronifikasi bansos agar lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, inkulasi ekonomi, dan keuangan,” ujar Perry saat membuka acara Raja Ampat e-Festival, Senin, 28 Juni 2021.

Penyaluran bansos melalui sistem elektronik tidak hanya dimanfaatkan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Perry menyatakan berbagai daerah saat ini telah sukses mengcurkan bantuan sosial melalui sistem keuangan digital.

Namun dalam pelaksanaannya, Perry menyebut digitalisasi bansos ini perlu diperkuat dengan sinergi antar-instansi maupun lembaga. Upaya itu juga dilakukan oleh Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD.

Bank Indonesia baik pusat mapun daerah mengajak pemda, pusat, daerah perbankan, dan berbagai pihak berkoordinasi. Sinergi perlu terus dilakukan, termasuk di daerah, melalui TP2DD. Ini sangat penting menindaklanjuti arahan dari Presiden (Jokowi),” tutur Perry.

Menteri Sosial Tri Rismaharini beberapa waktu lalu memperoleh sejumlah komplain dari masyarakat ihwal realisasi penyaluran dana bansos yang diduga tak tepat sasaran. Bansos untuk program keluarga harapan (PKH) diduga banyak diterima oleh keluarga kepala desa atau lurah.

“Kami banyak dikomplain penerima manfaat karena undang-undang data (bansos) ada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah minta ke desa dan kelurahan, itu keluarganya (penerima bansos) kepala desa keluarga lurah,” ujar Risma dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan, 15 Juni lalu.

Risma menjelaskan Kementerian Sosial sedang melalukan pembenahan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS memanfaatkan sarana digital. Pembenahan itu sekaligus meliputi pemetaan ulang daftar penerima program bansos PKH yang sangat beragam.

BACA: BI Sebut Aliran Modal Asing Masuk Rp 5,32 T Pekan Ini, Berapa di SBN dan Saham?

FRANCISCA CHRISTY ROSANA








Polres Metro Depok Distribusikan 500 Paket Sembako Kapolri

2 hari lalu

Ilustrasi pembagian sembako. ANTARA
Polres Metro Depok Distribusikan 500 Paket Sembako Kapolri

Pembagian sembako ini merupakan bantuan kemanusiaan untuk negeri yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri.


Pencairan Bansos DKI Kerap Molor, Politikus PSI Minta Sudah Diterima Warga Sebelum Lebaran 2023

2 hari lalu

Petugas melayani warga yang membeli bahan pangan bersubsidi di RPTRA Amir Hamzah, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, Kamis 10 Februari 2022. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bagi pemegang KJP Plus, lansia, penyandang disabilitas, buruh ber-KTP DKI, dan guru non-PNS setiap bulannya yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan murah berkualitas seperti beras, susu, daging, ikan kembung, dan telur. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pencairan Bansos DKI Kerap Molor, Politikus PSI Minta Sudah Diterima Warga Sebelum Lebaran 2023

Politikus PSI mengungkap pencairan bansos DKI kerap molor. Pemprov DKI diminta mencairkan bantuan tersebut sebelum Lebaran 2023 tiba.


Gubernur BI Ingin ASEAN Promosikan Mata Uang Digital Bank Sentral

2 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) di Bali, Senin, 11 Juli 2022. Foto: Istimewa
Gubernur BI Ingin ASEAN Promosikan Mata Uang Digital Bank Sentral

Mata uang digital dan kripto menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan pertama Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN di Bali.


Dirut BRI: Probabilitas Resesi di Indonesia Hanya 2 Persen

2 hari lalu

Dirut BRI: Probabilitas Resesi di Indonesia Hanya 2 Persen

Direktur Utama (Dirut) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI Sunarso mengatakan probabilitas terjadinya resesi di Indonesia hanya 2 persen


BI Jawa Barat Siapkan Uang Tunai Rp 18,3 Triliun untuk Ramadan dan Lebaran Tahun Ini

2 hari lalu

Warga menunjukkan pecahan uang seusai ditukarkan di mobil kas keliling bank di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Senin 13 Mei 2019. Bank Indonesia dan bank umum menyelenggarakan penukaran uang baru dengan maksimal penukaran Rp3,9 juta per orang perhari mulai 13 Mei hingga 1 Juni 2019 guna membantu masyarakat mendapatkan uang pecahan selama Ramadhan dan kebutuhan Lebaran. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
BI Jawa Barat Siapkan Uang Tunai Rp 18,3 Triliun untuk Ramadan dan Lebaran Tahun Ini

BI Perwakilan Jawa Barat menyiapkan uang tunai untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran 2023 ini sebesar Rp 18,3 triliun.


Penjelasan Bank Indonesia Soal Dampak Permasalahan Perbankan Global ke ASEAN

2 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Menurut pengamatan bank sentral, inflasi pada tahun 2022 akan berada di kisaran 4,2 persen yoy. TEMPO/Tony Hartawan
Penjelasan Bank Indonesia Soal Dampak Permasalahan Perbankan Global ke ASEAN

Bank Indonesia mengatakan negara-negara ASEAN akan melihat dampak limpahan (spillover) dari permasalahan perbankan global saat ini terjadi.


Dari Sri Mulyani hingga Wishnutama, Siapa Saja Panitia Seleksi Dewan Komisioner OJK?

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Dari Sri Mulyani hingga Wishnutama, Siapa Saja Panitia Seleksi Dewan Komisioner OJK?

Presiden Jokowi menunjuk sembilan orang sebagai panitia seleksi Dewan Komisioner OJK. Selain Sri Mulyani yang masuk daftar, siapa saja lainnya?


Mendagri Tito Instruksikan Pemda Perbanyak Bansos dari Tunai hingga Sembako selama Ramadan

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat membuka acara Integrated Technology Event (ITE) 2022 di Hall A Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (5/10/2022).
Mendagri Tito Instruksikan Pemda Perbanyak Bansos dari Tunai hingga Sembako selama Ramadan

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak pemberian bantuan sosial atau bansos selama Ramadan.


Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

3 hari lalu

Pengunjung berbuka puasa di Lippo Mall Kemang, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Sebagian warga ibukota memanfaatkan momentum Ramadan dengan mengadakan acara buka bersama untuk mempererat silaturahmi. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Terkini: Asosiasi UMKM Kritik Larangan Buka Puasa Bersama, Jokowi Buka Keran Impor Beras 2 Juta Ton

Berita bisnis terkini: Asosiasi UMKM kritik larangan buka puasa bersama, Jokowi buka keran impor beras 2 juta ton.


Bank Indonesia Jateng DIY Siapkan Uang Rp 28,1 T di 472 Titik Penukaran selama Ramadan

3 hari lalu

Karyawan melintas di area perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, potensi inflasi yang melebihi perkiraan ini didorong oleh kenaikan harga-harga komoditas global yang kemudian mempengaruhi pergerakan harga di dalam negeri. TEMPO/Tony Hartawan
Bank Indonesia Jateng DIY Siapkan Uang Rp 28,1 T di 472 Titik Penukaran selama Ramadan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan uang kartal Rp 28,1 triliun selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1444 H. Program tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil atau UPK