Menteri Investasi: Harus Kami Akui, Keberpihakan ke UMKM Belum Maksimal

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman

    Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 28 April 2021. Foto: BPMI Setpres/Rusman

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyoroti rendahnya porsi kredit untuk UMKM tanah air. Per akhir 2019, kata Bahlil, total kredit yang di Indonesia mencapai Rp 6000 triliun.

    Dari jumlah itu, Rp 300 triliun untuk investasi luar negeri dan Rp 5.700 triliun untuk investasi dalam negeri. Dari Rp 5.700 triliun ini, hanya Rp 1.127 triliun atau setara 18,3 persen kredit untuk UMKM.

    "Harus kami akui keberphakan kami, khususnya perbankan dan kami pemerintah kepada umkm belum maksimal," kata Bahlil dalam dialog virtual Kadin dan Shopee Indonesia pada Senin, 14 Juni 2021.

    Bahlil kemudian mengecek masalah utama di balik rendahnya kredit perbankan untuk UMKM ini. Ternyata, 53 persen dari 54 juta UMKM di tanah air masih berstatus informal.

    ADVERTISEMENT

    "Sehingga syarat mutlak (penyaluran kredit di perbankan) belum terpenuhi," kata dia. Itu sebabnya pemerintah melahirkan UU Cipta Kerja.

    Kini, kata Bahlil, para UMKM bisa memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam waktu 3 jam saja. Lalu, sertifikat-sertifikat bisa didapat secara gratis. Terakhir, semua prosedur perizinan telah dipangkas.

    Sehabat apapun desainer lokal merancang sebuah produk UMKM, kata Bahlil, tidak akan maksimal ketika tidak ditopang dengan anggaran yang cukup. Untuk itu, Bahlil berharap porsi 18,3 persen ini bisa naik jadi 30 hingga 35 persen.

    BACA: Ibas: Jangan Kita Pro Investasi, tapi Tidak Perhatikan Kelestarian Lingkungan

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.