TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyoroti rendahnya porsi kredit untuk UMKM tanah air. Per akhir 2019, kata Bahlil, total kredit yang di Indonesia mencapai Rp 6000 triliun.
Dari jumlah itu, Rp 300 triliun untuk investasi luar negeri dan Rp 5.700 triliun untuk investasi dalam negeri. Dari Rp 5.700 triliun ini, hanya Rp 1.127 triliun atau setara 18,3 persen kredit untuk UMKM.
Baca Juga:
"Harus kami akui keberphakan kami, khususnya perbankan dan kami pemerintah kepada umkm belum maksimal," kata Bahlil dalam dialog virtual Kadin dan Shopee Indonesia pada Senin, 14 Juni 2021.
Bahlil kemudian mengecek masalah utama di balik rendahnya kredit perbankan untuk UMKM ini. Ternyata, 53 persen dari 54 juta UMKM di tanah air masih berstatus informal.
"Sehingga syarat mutlak (penyaluran kredit di perbankan) belum terpenuhi," kata dia. Itu sebabnya pemerintah melahirkan UU Cipta Kerja.
Kini, kata Bahlil, para UMKM bisa memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam waktu 3 jam saja. Lalu, sertifikat-sertifikat bisa didapat secara gratis. Terakhir, semua prosedur perizinan telah dipangkas.
Sehabat apapun desainer lokal merancang sebuah produk UMKM, kata Bahlil, tidak akan maksimal ketika tidak ditopang dengan anggaran yang cukup. Untuk itu, Bahlil berharap porsi 18,3 persen ini bisa naik jadi 30 hingga 35 persen.
BACA: Ibas: Jangan Kita Pro Investasi, tapi Tidak Perhatikan Kelestarian Lingkungan
FAJAR PEBRIANTO
