Usai Melantai di Bursa AS, Grab Pertimbangkan IPO Kedua di Singapura

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Grab. Wikipedia

    Logo Grab. Wikipedia

    TEMPO.CO, JakartaGrab Holdings, raksasa aplikasi penyedia transportasi pihak ketiga di Asia Tenggara, tengah mempertimbangkan untuk melakukan pencatatan saham sekunder di bursa Singapura setelah menyelesaikan IPO perusahaan di Nasdaq melalui merger SPAC (perusahaan akuisisi bertujuan khusus) senilai US$ 40 miliar atau sekitar Rp 582,5 triliun (asumsi kurs Rp 14.557 per dolar AS).

    Sumber anonim yang dikutip Channel News Asia menyebutkan, dengan mendaftar di Bursa Singapura (SGX), Grab dapat memiliki basis investor yang dekat dengan basis bisnis regionalnya. Dengan begitu, perusahaan berpotensi menawarkan akses yang lebih mudah kepada pelanggan, pengemudi, dan mitra pedagangnya untuk memperdagangkan sahamnya.

    Adapun pendaftaran sekunder di Bursa Singapura oleh Grab ini, menurut sumber yang menolak disebut namanya itu, kini masih dalam tahap awal. Potensi rencana pencatatan saham di Singapura datang setelah Grab minggu ini menyetujui merger senilai US$ 40 miliar dengan Altimeter Growth.

    Grab, yang dimulai sebagai bisnis ride-hailing pada tahun 2012, kini beroperasi di delapan negara dan lebih dari 400 kota. Grab juga telah berkembang menjadi pengiriman makanan dan bahan makanan, serta pembayaran digital.

    Tahun lalu, perusahaan memenangkan lisensi perbankan digital di Singapura. "Tidak jelas berapa banyak yang mungkin ingin dicapai Grab dalam daftar sekunder ini, dengan persyaratan keuangan dan jadwal masih dalam tahap awal pertimbangan," kata sumber itu.

    Saat ini, perusahaan dengan valuasi tertinggi di bursa Singapura adalah bank DBS Group bernilai sekitar Sin$ 74 miliar (US$ 55,4 miliar) berdasarkan kapitalisasi. Hingga kini Grab dan SGX menolak mengomentari rencana pencatatan tersebut.

    BISNIS

    Baca: CEO Grab Umumkan Merger dengan Altimeter, Segera IPO di Bursa AS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.