Sri Mulyani Minta Sandiaga Hati-hati Rancang Bangga Wisata Indonesia, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berpose didepan awak media saat meninjau progres revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 7 Mei 2018. Lapangan Banteng yang mulai direvitalisasi sejak Maret 2017 silam sudah memasuki 98 persen penyelesaian. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berpose didepan awak media saat meninjau progres revitalisasi Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 7 Mei 2018. Lapangan Banteng yang mulai direvitalisasi sejak Maret 2017 silam sudah memasuki 98 persen penyelesaian. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk berhati-hati dalam merancang program Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Wisata Indonesia.

    "Memang dalam hal ini desainnya harus sangat-sangat hati-hati dan teliti karena kita ingin mendorong aktivitas masyarakat, tapi kita tidak ingin Covid-nya terus meningkat. Ini selalu dicari titik tengahnya," ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional, Jumat, 9 April 2021.

    Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan sisi permintaan untuk mendorong perekonomian bergerak. Namun, ia mengatakan saat ini pemerintah dihadapkan dengan pilihan yang sulit lantaran khawatir ada penyebaran Covid-19.

    "Tadi Pak Sandi berbisik ke saya, kalau kita mencoba untuk mendorong untuk demandnya ya itu bagaimana berwisata tapi kita tahu ada pilihan sulit karena takut kofitnya menyebar. Jadi bagaimana mendorong mobilitas dan konsumsi tanpa menyebabkan covid menjadi makin parah," ujar Sri Mulyani.

    Pada tahun ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus bidang pariwisata, misalnya melalui hibah pariwisata dan mendorong belanja Kementerian/Lembaga,

    "Kita lihat di sini alokasinya Rp 3,3 T untuk 101 daerah seluruh daerah, untuk bali sendiri Rp 1,8 triliun untuk 9 kabupaten dan kota," ujar Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.